Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap peran disiplin fiskal yang disebutnya sangat penting untuk negara. Jika suatu negara tak menerapkan disiplin fiskal, kesulitan akan datang.
Menurutnya saat ini banyak negara yang sudah meninggalkan disiplin fiskal. Padahal, hal itu merupakan syarat penting dalam pembangunan
“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, fondasi bagi suatu negara untuk berkembang adalah stabilitas, sekaligus keberlanjutan. Keduanya merupakan syarat yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung,” lanjutnya.
Meski begitu, ia memandang Indonesia selama ini sudah disiplin dalam menerapkan hal itu. Itu bisa dilihat dari adanya disiplin terhadap defisit yang tidak boleh di atas 3 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini banyak ditinggalkan oleh banyak negara lain.
“Dalam kasus Indonesia, kita bahkan menerapkan disiplin yang sangat kuat dengan tidak membiarkan defisit melebihi 3 persen dari PDB dan menjaga rasio utang terhadap PDB, utang publik tidak lebih dari 60 persen dari PDB. Banyak negara telah meninggalkan batasan tersebut, ujarnya.
Sangat pentingnya disiplin fiskal, termasuk menjaga defisit APBN di bawah 3 persen terhadap PDB karena konsekuensinya tak main-main. Dampaknya bisa membuat krisis suatu negara. Jika kondisi demikian terjadi, Sri Mulyani menilai untuk mencapai kemajuan suatu negara akan sulit dicapai.
“Ketika sudah berada dalam krisis, akan sangat sulit untuk mencapai kemajuan, baik dalam menciptakan kemakmuran maupun mengurangi kemiskinan. Jadi ini adalah syarat yang diperlukan, tetapi belum tentu cukup,” kata Sri Mulyani.
Disiplin fiskal, katanya, memang bukan satu-satunya syarat kemajuan. Ada beberapa hal yang harus menunjang kemajuan termasuk dari sisi ketenagakerjaan sampai perdagangan. Meski begitu, peran disiplin fiskal dalam mencapai kemajuan tetap penting meski dengan hal itu saja belum cukup.
“Intinya, disiplin fiskal adalah syarat yang diperlukan, tetapi tidak cukup. Bahkan untuk memenuhi syarat yang diperlukan ini pun tidak mudah. Di negara mana pun termasuk negara berisiko tinggi, selalu ada banyak tujuan dan agenda yang ingin dicapai, sementara pada saat yang sama mereka menghadapi keterbatasan sumber daya,” ujarnya.
