Cak Imin Minta Direksi Baru BPJS Kesehatan Jaga Masalah PBI Tak Terulang

kompas.com
2 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengingatkan direksi baru BPJS Kesehatan agar menjaga supaya persoalan penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tidak terulang.

Menko PM menyebut dinamika yang sempat merisaukan beberapa waktu terakhir telah berhasil diatasi secara internal dan kini saatnya menjadikan kepemimpinan baru sebagai titik awal pembenahan.

"Tentu ini semangat baru. Ini mumpung baru, kita set up lagi baru supaya tidak terulang lagi peristiwa yang pernah terjadi," tegas Muhaimin melalui keterangan pers, Senin (23/2/2026).

Baca juga: Ground Check PBI Nonaktif, Mensos Minta Pendamping Tak Terima Titipan

Muhaimin menekankan bahwa kunci utama penyehatan BPJS Kesehatan terletak pada politik anggaran yang tepat.

Ia mendukung pembenahan kebijakan anggaran yang dimulai dari ketepatan subsidi Penerima Bantuan Iuran (PBI), akurasi data, serta pilihan program yang efektif dan berkelanjutan.

"Kita transform BPJS Kesehatan ini lebih maju lagi di tahun-tahun ini. Enggak ada defisit-defisit lagi kebanyakan tantangan kita dan mulai yang pertama, politik anggaran kita benahi," ucapnya.

Baca juga: BPS Mulai Ground Check PBI Nonaktif, Warga Diminta Berikan Data Akurat

Cak Imin meminta para direksi BPJS Kesehatan membuat kebijakan anggaran yang tepat, serta ketepatan data penerima bantuan jaminan kesehatan.

"Kebijakan anggaran yang tepat, mulai dari PBI dengan subsidi dan data yang akurat. Lalu dimulai dengan pilihan-pilihan program yang tepat, diikuti dengan partisipasi, keterlibatan," ujarnya.


Ia menekankan bahwa BPJS Kesehatan berjalan sesuai konstitusi dan sejalan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 tentang sistem ekonomi dan jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

"Keterbukaan dan integrasi data antarinstansi menjadi fondasi utama untuk memperbaiki komunikasi publik dan memastikan kebijakan berbasis fakta," tutur Cak Imin.

Dengan akurasi data, pemerintah berharap persoalan seperti sebelumnya tidak akan lagi terjadi di masa mendatang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
KOMIK: “Gentingnya” Gentengisasi
• 11 jam lalukatadata.co.id
thumb
6 Ruas Tol Fungsional Dibuka Gratis Mudik 2026
• 23 jam lalutvrinews.com
thumb
Dua Perwira Polres Toraja Utara Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, Polri Tegaskan Tak Ada Toleransi
• 2 jam lalukompas.tv
thumb
Alasan Menag Pakai Jet Pribadi: Berangkat Jam 11 Malam, Tak Mungkin Ada Pesawat
• 8 jam lalukumparan.com
thumb
KPK: Menag Bebas dari Ancaman Hukuman Pidana Terkait Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi
• 1 jam lalusuarasurabaya.net
Berhasil disimpan.