Penulis: Intan Kw
TVRINews, Jakarta
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk menjembatani berbagai perbedaan dalam kepemimpinan sebagai Presidensi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB).
Pernyataan itu disampaikannya dalam Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) di Jenewa, Swiss.
"Indonesia akan berupaya menjembatani perbedaan, berkonsultasi secara luas, mendengarkan dengan saksama, dan bertindak secara bertanggung jawab. Karena presidensi ini bukan hanya untuk Indonesia, melainkan untuk kita semua," kata Sugiono, Senin, 23 Februari 2026.
Sugiono menegaskan, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB berlandaskan keyakinan bahwa kredibilitas dimulai dari dalam negeri, namun tanggung jawabnya meluas hingga tingkat global.
Selain itu, Sugiono menyoroti kondisi multilateralisme yang saat ini berada dalam tekanan akibat meningkatnya ketegangan geopolitik. Menurutnya, Dewan HAM PBB turut merasakan dampak situasi tersebut sehingga diperlukan upaya bersama untuk memastikan kredibilitas tetap terjaga.
"Agar tetap kredibel dan relevan, Dewan HAM PBB harus menunjukkan ketahanan yang dinamis, beradaptasi terhadap tantangan yang muncul sembari menjaga integritas dan prinsip-prinsip dasarnya," ujarnya.
Sugiono menekankan hal tersebut membutuhkan penguatan imparsialitas, objektivitas, dan transparansi.
"Jika Dewan ini menjadi terpolarisasi, otoritasnya akan menyusut. Jika dianggap tebang pilih, legitimasinya akan terganggu. Jika gagal memberikan keadilan, ia akan kehilangan kepercayaan," ujarnya.
Sugiono pun berharap seluruh anggota Dewan untuk kembali pada semangat universalitas HAM.
"Universalitas hak asasi manusia seharusnya menyatukan kita dalam tujuan, bukan memecah kita dalam pendekatan," tuturnya.
Editor: Redaktur TVRINews
