Penulis: Masrul Fajrin
TVRINews-Surabaya, Jawa Timur
Legislator tekankan penguatan kompetensi pendidik dan kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan layanan pendidikan khusus di jenjang SD.
Kualitas layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus di Surabaya kini menjadi perhatian serius otoritas legislatif.
Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk segera mengevaluasi dan menambah kuantitas tenaga pendidik inklusi di tingkat Sekolah Dasar (SD).
Dalam tinjauannya, Cahyo menggarisbawahi bahwa pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten merupakan variabel utama dalam memastikan hak pendidikan setiap siswa terpenuhi tanpa diskriminasi.
Meski sistem yang ada saat ini dianggap telah berjalan, penguatan pada aspek tenaga ahli dinilai tidak bisa ditunda.
“Kami berharap adanya penambahan sumber daya manusia khusus untuk guru bidang inklusi di SD-SD yang ada di Surabaya,” ujar Cahyo dalam keterangan resminya di Surabaya, Senin 23 Februari 2026.
Strategi Kompetensi di Tengah Keterbatasan
Menyadari adanya tantangan fiskal yang kerap membayangi pengadaan tenaga kerja baru, politisi yang membidangi sektor pendidikan ini menawarkan solusi alternatif.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat menempuh jalur peningkatan kapasitas bagi guru yang sudah ada.
Cahyo menegaskan bahwa jika penambahan personel baru terhambat anggaran, maka program pelatihan intensif harus menjadi prioritas.
"Minimal berikan pelatihan peningkatan kompetensi agar pelayanan kepada anak-anak bisa lebih maksimal," tambahnya.
Peran guru inklusi dipandang krusial karena cakupan tugas mereka melampaui metode pengajaran konvensional. Para pendidik ini bertanggung jawab langsung terhadap stimulasi perkembangan kognitif siswa, yang memerlukan pendekatan pedagogis khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak.
Inklusi Bukan Sekadar Penyatuan
Lebih lanjut, Cahyo menjelaskan filosofi dasar sekolah inklusi yang berbeda dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Di sekolah inklusi, interaksi sosial antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dalam satu lingkungan belajar menjadi inti dari proses pendidikan.
Kondisi tersebut menuntut persiapan matang dari sisi pendidik agar ekosistem belajar tetap kondusif.
Sebagai contoh konkret, ia memberikan apresiasi terhadap dedikasi SDN Airlangga I Surabaya. Meski menghadapi keterbatasan rasio guru, sekolah tersebut tercatat mampu melayani 61 siswa inklusi secara optimal.
Urgensi Sinergi Lintas Otoritas
Menutup ulasannya, legislator dari daerah pemilihan Surabaya ini menyerukan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ia menilai persoalan pendidikan inklusi memerlukan integrasi kebijakan yang harmonis, bukan langkah yang parsial.
“Pemerintah perlu memberikan stimulus yang lebih kepada guru-guru kita agar semakin semangat memberikan yang terbaik bagi generasi penerus,” pungkasnya.
Sinergi ini diharapkan mampu menjawab tantangan kompleksitas dunia pendidikan modern, di mana setiap anak berhak mendapatkan peluang tumbuh kembang yang setara.
Editor: Redaktur TVRINews
