Untuk menghasilkan 100 gigawatt dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dalam waktu lima tahun ke depan butuh kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pusat hingga daerah. Dukungan regulasi dibutuhkan agar program ini bisa segera dijalankan.
Demikian salah satu isi hasil kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang disampaikan pada Senin (23/2/2026). Kajian soal PLTS itu berjudul ”The Solar Archipelago: Indonesia's 100 GW Leap to Energy Sovereignty”.
Kajian itu untuk menyambut program pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun PLTS pada 2025. Di dalamnya berisi peta jalan, analisis, dan langkah-langkah yang bisa dilakukan guna mewujudkan rencana tersebut. Transisi energi melalui PLTS dinilai dapat menjadi fondasi pertumbuhan baru secara lebih berkualitas.
Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sunandar dalam acara itu mengatakan bahwa transisi energi menuju energi bersih adalah kebutuhan demi kesejahteraan bangsa. Transisi ini dapat menjadi fondasi pertumbuhan baru yang lebih berkualitas. Indonesia mampu terus tumbuh dengan tetap menjaga intensitas karbon sehingga pembangunan dan keberlanjutan dapat berjalan secara beriringan.
”Inisiatif PLTS 100 gigawatt membuka peluang besar bagi industri dalam negeri, karena menciptakan kepastian pasar untuk menarik investasi manufaktur panel surya, dan pengembangan rantai pasok domestik sehingga dapat memperkuat industri nasional dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.
Selain itu, menurut Sunandar, program ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyediaan energi di mana akan mendukung kegiatan ekonomi desa. ”Dengan demikian, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” kata Sunandar.
Hal itu karena, menurut Sunandar, sebanyak 80 gigawatt (GW) PLTS nanti akan dibangun di desa dan 20 gigawatt PLTS akan ada di kabupaten/kota.
Inistiatif mewujudkan PLTS tersebut selaras visi Astacita dalam wujudkan kemandirian energi, mendorong pembangunan energi berbasis desa. ”Ini bukan sekadar menambah kapasitas listrik, melainkan juga upaya membangun energi lebih bersih, tangguh dan merata,” katanya.
Pemerintah ingin pastikan kebutuhan energi nasional bisa dipenuhi tanpa membebani keberlanjutan lingkungan. Transisi energi selaras pertumbuhan ekonomi. Energi bersih akan menjadi fondasi pertumbuhan baru yang lebih berkualitas. Namun, keberhasilannya menuntut kolaborasi. ”Keberhasilan program ini butuh kolaborasi dan komitmen semua pihak. Pemerintah, dunia usaha, swasta, desa, dan sebagainya,” katanya.
Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan, Indonesia memiliki kesempatan bertransformasi dari negara dengan ketergantungan pada energi fosil menjadi pemimpin energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini karena Indonesia mempunyai potensi teknis energi surya mencapai sekitar 7,7 terawatt (TW) untuk memberikan energi listrik andal dan kompetitif guna mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan elektrifikasi berkualitas.
”Transformasi ini memerlukan tata kelola yang transparan, peta jalan yang jelas, pengadaan yang kompetitif, pengawasan independen, dan penguatan kapasitas institusional. Dengan strategi implementasi yang tepat, program PLTS 100 GW dapat menyediakan listrik yang andal dan terjangkau bagi puluhan juta masyarakat, menghemat subsidi BBM hingga Rp 21 triliun, mendorong investasi 50 miliar-70 miliar dolar AS dari energi surya, menciptakan 118.000 lapangan kerja hijau, serta secara signifikan berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca,” kata Fabby.
Fabby menambahkan, kebutuhan anggaran untuk program PLTS 100 GW mencapai sekitar 70 miliar dolar AS dalam lima tahun. Selain itu, terpenting juga dibutuhkan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dukungan perbankan dan pembiayaan hijau, serta partisipasi sektor swasta. ”Diperlukan pula penguatan kapasitas tenaga kerja, termasuk kebutuhan tenaga instalasi, operasi dan pemeliharaan (O&M), serta keterlibatan pusat pelatihan di berbagai provinsi untuk penguatan kapasitas,” katanya.
Kepala Pemodelan dan Analisis Sistem Energi IESR Alvin Putra Sisdwinugraha mengatakan bahwa langkah pertama bisa dilakukan untuk mewujudkan program PLTS 100 GW, langkah pertama bisa dilakukan adalah penggantian pembangkit diesel di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), elektrifikasi perdesaan khususnya yang belum teraliri listrik, dan penggunaan produktif energi untuk mendukung ekonomi masyarakat.
”Tahap awal ini menjadi fondasi percepatan sebelum integrasi penuh mencapai PLTS 100 GW secara nasional,” katanya.
Sisa kapasitas menuju target tersebut perlu diintegrasikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Hal ini mensyaratkan perlu adanya trade off kebijakan, yaitu cepat mengakhiri operasi PLTU yang sudah tua dan tidak efisien sebelum tahun 2030, serta pengurangan atau pembatalan pembangunan PLTU baru.
Tanpa langkah tersebut, IESR menilai, ruang pengembangan energi surya akan terbatas dan berisiko menciptakan kelebihan kapasitas berbasis fosil. ”Kajian ini mengusulkan rencana aksi 180 hari pertama yang terstruktur untuk mewujudkan inisiatif PLTS 100 GW,” katanya.
Langkah penting bisa dilakukan, menurut Alvin, pertama, adalah menerbitkan perpres atau inpres untuk membentuk tim tugas dan pelaksana, menerbitkan standar model, dan menyediakan pendanaan dari APBN dan pendanaan internasional.
Beberapa hal lain bisa dilakukan, menurut Alvin, adalah mengapitalisasi fasilitas energi desa untuk mengunci harga ritel dan rantai pasok modul energi surya dan BESS (battery energy storage system), mengumumkan bundling proyek untuk tiga paket regional (≥150 MW total) di NTT, Maluku, dan Papua, dengan kewajiban pemenuhan standar dan logistik selama sepuluh tahun, menyertifikasi sebanyak 5000 teknisi PLTS melalui program pelatihan cepat (ToT) dan magang yang terintegrasi dalam paket pelatihan, serta mendirikan dasbor nasional dan menerbitkan buku pedoman KPI untuk energi surya dan BESS.
Panel Barus, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, mengatakan bahwa Kemenkop saat ini telah mendorong terwujudnya PLTS dengan kapasitas 1 megawatt (MW) di Pulau Sembur, Kelurahan Galang Baru, kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
”Kami berusaha mewujudkan keinginan presiden dengan piloting di Pulau Sembur ini. Intinya, presiden berharap bahwa kita jangan berprespektif bahwa rakyat adalah konsumen listrik, tetapi listrik harus mendukung usaha produktif rakyat hingga rakyat berdaya. Yang jelas, arahannya adalah bahwa PLTS bisa dikelola rakyat melalui badan usaha bernama koperasi,” kata Barus.
