Gubernur Jakarta Pramono Anung menggelar rapat khusus menyusul protes warga terkait kebisingan suara padel. Rapat digelar untuk mencari solusi atas keluhan masyarakat yang merasa terganggu, sekaligus mengevaluasi aturan operasional tempat olahraga agar tak meresahkan lingkungan sekitar.
Rapat khusus membahas lapangan padel ini menyusul keluhan warga terkait kebisingan di beberapa tempat. Salah satunya keluhan kebisingan disampaikan warga yang tinggal di sekitar lapangan padel di kawasan Haji Nawi. Salah seorang warga bernama Naufal (27) mengatakan dirinya telah berulang kali melaporkan masalah tersebut.
"Aku tuh tadinya November satu laporan, Desember satu laporan, Januari sama Februari itu seminggu tiga kali laporan aku lewat JAKI gitu. Ya sudah, jadi karena banyaknya laporan-laporan yang sudah kita lakuin, dan sudah sempat ketemu juga sama pihak pengelola tanggal 31 Januari, tapi hasil mediasinya tidak membuahkan hasil lagi gitu," kata Naufal saat ditemui di kediamannya, Kamis (19/2).
Ia menyebut kebisingan terdengar sejak pagi hingga malam hari. Warga berharap kondisi lingkungan kembali tenang.
"Aku mengharapkan suasana sebelumnya yang tenang di rumah kami kembali seperti sedia kala. Tanpa adanya terdengar suara teriakan dari orang yang bermain padel dan suara bunyi raket memukul bola," ujarnya.
Selain itu, keresahan masyarakat terhadap lapangan padel juga terjadi di Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur (Jaktim). Salah satu warga, Ratna mengatakan pembangunan lapangan tersebut dimulai pada Juni 2024. Awalnya, warga mengira bangunan itu digunakan untuk kepentingan pribadi.
Namun pada November 2024, saat dilakukan pembukaan, warga dan pengurus lingkungan kebingungan karena merasa tidak pernah dimintai persetujuan pembangunan lapangan padel dari pihak pengelola.
Karena tidak mendapat kejelasan, warga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait izin mendirikan bangunan.
"Nah, selama berjalannya sidang, kita akhirnya tahu bahwa bukti dari Pemerintah Kota (Pemkot) justru. Wali Kota mengeluarkan bukti ada, dikeluarkannya SP satu, SP dua, SP tiga, SP pembongkaran (lapangan)," kata Ratna.
SP tersebut sudah diterbitkan pada Mei 2025, setelah operasional lapangan berjalan. Ratna pun mengakui sejak 2024, lapangan padel tersebut kerap menimbulkan kebisingan dan membuat warga tidak nyaman.
"Mobil banyak banget yang lewat gitu kan, mungkin ada kali sekitar 100 sampai 150 mobil yang lewat. Belum lagi kalau mereka antar-jemput, kan jadi dobel, bolak-balik gitu kan. Nah terus, ya, udah akhirnya warga merasa terganggu gara-gara juga ada turnamen, ramai banget," ungkap Ratna.
(eva/lir)
