Hari Pekerja Nasional dan Reposisi Pekerja Migran Indonesia

Setiap 20 Februari kita memperingati Hari Pekerja Nasional. Biasanya yang terbayang adalah buruh pabrik, pekerja kebun, karyawan kantor, driver ojol, atau mereka yang setiap pagi berangkat dengan seragam dan kartu identitas tergantung di leher.

Pekerja Migran Indonesia Adalah Wajah Ekosistem Ketenagakerjaan Nasional di Panggung Global

Baik menggunakan frasa Pekerja Indonesia maupun Pekerja Nasional, yang menjadi soal adalah jangan-jangan mayoritas dari kita memaknainya dalam batas geografis. Seolah-olah Pekerja Indonesia atau Pekerja Nasional adalah hanya mereka yang berada dan bekerja di dalam wilayah teritorial negara, sehingga ada satu kelompok pekerja yang sering luput dari bayangan kolektif kita: Pekerja Migran Indonesia.

Mereka bekerja, tetapi tidak selalu hadir dalam percakapan tentang dunia kerja di dalam negeri. Jumlahnya tidak sedikit. Secara akumulatif, jutaan warga negara Indonesia bekerja di luar negeri dengan status hukum yang sah dan prosedural, kontrak yang jelas, dan kontribusi yang nyata. Mereka, yang sering kita sebut "pahlawan devisa" ini tetap memegang paspor Indonesia, tetap membawa identitas kebangsaan, dan tetap menjadi representasi kualitas tenaga kerja nasional.

Pekerja Migran Indonesia bukan entitas terpisah dari pasar kerja nasional. Mereka adalah ekstensi dari sistem ketenagakerjaan kita ke ruang global. Ketika seorang pekerja konstruksi dari Kalimantan bekerja di Timur Tengah, atau seorang careworker dari Sulawesi bekerja di Jepang, yang sedang diuji bukan hanya kapasitas individu, tetapi juga mutu sistem pelatihan, sertifikasi, dan tata kelola ketenagakerjaan kita. Artinya, reputasi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri adalah cermin dari kualitas kebijakan di dalam negeri.

Oleh karenanya, peringatan Hari Pekerja Nasional 20 Februari tahun ini tidak bisa dilepaskan dari satu perubahan penting dalam arsitektur kebijakan: pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, untuk pertama kalinya dibentuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai kementerian tersendiri.

Ini bukan sekadar perubahan nomenklatur atau restrukturisasi birokrasi. Selama bertahun-tahun, urusan pekerja migran berada dalam bentuk badan dan berjalan dalam konfigurasi kewenangan yang beririsan dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Secara administratif berjalan, tetapi secara struktural menyisakan ruang dualisme kebijakan.

Dengan pembentukan kementerian tersendiri, negara melakukan satu langkah penting: menggeser isu pekerja migran dari posisi subordinat menjadi domain strategis.

Hari Pekerja Nasional tahun ini, karena itu, tidak berdiri dalam ruang hampa. Ia berada dalam momentum konsolidasi.

Kita perlu jujur pada satu hal: dalam praktik pembangunan, migrasi bekerja ke luar negeri sering diperlakukan sebagai katup pengaman. Dipahami sebagai solusi ekonomi semata. Ketika pasar kerja domestik terbatas dan tidak mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja sepenuhnya, maka luar negeri menjadi opsi.

Jika migrasi terus dikelola dalam logika responsif seperti itu, maka kita akan kehilangan dimensi strategisnya dan akan selalu berada satu langkah di belakang kebutuhan global.

Dalam perkembangan lanskap dunia seperti sekarang ini, migrasi bekerja memang sudah seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari desain pembangunan sumber daya manusia yang terintegrasi. Dengan begitu, maka pekerja migran Indonesia tidak lagi berada di pinggiran narasi. Dan karena itu, pembentukan kementerian harus dibaca sebagai fondasi untuk satu lompatan: migrasi berbasis desain kompetensi. Yang pada akhirnya kita akan bergeser dari “mengirim orang" menjadi “mengekspor kompetensi".

Di sinilah relevansi program seperti SMK Go Global, revitalisasi Balai Latihan Kerja menjadi Balai Latihan Kerja Luar Negeri, penguatan lembaga-lembaga vokasi dan berbagai program penyiapan kompetensi dan peningkatan kapasitas lainnya kemudian menjadi penting.

Jika kita ingin migrasi menjadi strategi nasional, maka kompetensi global memang harus dibangun sejak dini, bahkan dimulai dari ruang-ruang kelas sekolah tingkat pertama. Dengan pendekatan ini, pekerja migran tidak lagi lahir dari proses instan, tetapi dari ekosistem pendidikan yang sadar pasar kerja global. Migrasi berhenti menjadi keputusan mendadak tetapi betul-betul menjadi jalur profesional.

Migrasi bekerja ke luar negeri pada beragam sektor dan jabatan menjadi desain karier, yang bahkan dicita-citakan oleh anak-anak kita. Sama seperti ketika mereka menjawab bercita-cita menjadi dokter, polisi, atau tentara saat ditanya jika besar nanti ingin jadi apa?

Hari Pekerja Nasional tahun ini membawa pesan simbolik yang kuat: mereka yang bekerja jauh meninggalkan rumah ke luar negeri tidak lagi berada di pinggiran struktur kebijakan.

Ketika negara membentuk kementerian khusus, itu berarti pekerja migran diakui sebagai bagian integral dari agenda ketenagakerjaan nasional.

Nasionalitas tidak berhenti pada koordinat geografis. Ia diwujudkan dalam desain kelembagaan. Dan untuk pertama kalinya, desain itu berdiri dalam bentuk kementerian yang secara penuh memegang mandat pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Tantangan ke depan tentu masih panjang. Struktur adalah awal, bukan akhir.

Setidaknya, visi ini telah ditandai dari tonggak pembentukan kementerian khusus, yang menunjukkan satu hal: negara mengakui bahwa mobilitas tenaga kerja lintas negara bukan isu teknis, melainkan agenda politik dan ekonomi. Dan semoga ini menjadi indikator kedewasaan tata kelola kita dalam membaca globalisasi.