Penulis: Masrul Fajrin
TVRINews, Surabaya
Anggota DPD RI dr. Lia Istifhama mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan praktik tambang ilegal. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi pesan kuat bahwa sumber daya alam Indonesia tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang.
Menurut Lia, praktik tambang tanpa izin selama ini bukan hanya menggerus sumber daya alam, tetapi juga merugikan masyarakat karena hasil bumi seharusnya kembali untuk kesejahteraan bersama. Ia menilai negara kini menunjukkan sikap tegas melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Lia mengingatkan pengelolaan kekayaan alam telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yang menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ia menyebut langkah pemerintah saat ini sebagai bentuk pelaksanaan konstitusi sekaligus upaya memperbaiki tata kelola ekonomi nasional agar lebih adil dan berkelanjutan.
“Penindakan ini harus menjadi efek kejut. Tidak boleh ada lagi pihak yang menjadikan sumber daya alam sebagai bancakan pribadi, sementara rakyat justru menanggung dampak kerusakan lingkungannya,” tegasnya dengan nada prihatin, Senin, 23 Februari 2026.
Lia juga menyoroti dampak ekologis dari aktivitas tambang ilegal, seperti kerusakan hutan, pencemaran air, dan longsor. Kondisi tersebut dinilai sebagai konsekuensi eksploitasi tanpa kendali.
Ia mendorong penertiban dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh, tidak berhenti pada penindakan, tetapi juga diikuti pembenahan sistem pengawasan.
Lia optimistis, jika komitmen ini dijaga, sektor pertambangan Indonesia dapat bergerak menuju tata kelola yang transparan, berkeadilan, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ia menilai momentum ini bukan sekadar penegakan hukum, melainkan titik balik untuk memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar menjadi milik seluruh rakyat.
Editor: Redaksi TVRINews
