Gubernur Jakarta, Pramono Anung memanggil sejumlah pengusaha padel untuk rapat terbatas terkait dengan penertiban lapangan padel, Selasa, 24 Februari 2026. Ini dilakukan untuk mengatur regulasi tentang usaha bidang olahraga padel di Jakarta.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat terdapat 397 lapangan padel yang saat ini beroperasi di wilayah ibu kota. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan akan melakukan audit menyeluruh dan memberikan sanksi berat bagi pengelola yang tidak mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Kami sedang mendalami berapa dari 397 tadi yang mempunyai izin atau tidak. Yang berikutnya adalah bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha," ujar Pramono di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.
Baca juga: Pramono Tegaskan Main Padel di Kawasan Padat Penduduk Harus Tertib
Pramono mensinyalir banyak lapangan padel yang berdiri tanpa dokumen legal yang lengkap. Saat ini, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) tengah melakukan validasi data untuk memastikan jumlah pelanggaran di lapangan. Selain masalah perizinan, Pemprov DKI juga resmi menghentikan penerbitan izin baru untuk lapangan padel di zona perumahan.
"Kami mensinyalir ada yang tidak memiliki izin ataupun tidak memiliki PBG. Nanti angkanya akan dipastikan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan," ujar Pramono.
Selain penertiban izin, Pemprov DKI mengatur ulang jam operasional lapangan padel di kawasan permukiman maksimal hingga pukul 20.00 WIB. Pengelola juga diwajibkan memasang peredam suara untuk meminimalisasi polusi suara. Langkah ini diambil menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait gangguan ketertiban umum.
"Parkir ini sangat mengganggu warga karena pemain datang membawa mobil dan parkir di jalan perumahan. Kemudian kebisingan, dan juga soal jadwal operasional. Itu semua akan kami tertibkan," ujar Pramono.
Pramono Anung Gelar Ratas bersama Pengusaha Padel, Bahas Penertiban Lapangan
