Tarif Dagang AS Belum Pasti, Saham-saham Ini Belum Tentu Diuntungkan

JAKARTA, KOMPAS — Pembatalan tarif resiprokal global oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak serta-merta mengakhiri kebijakan proteksionis AS. Ketidakpastian terkait kebijakan ini juga akan berdampak pada perdagangan saham, termasuk di Indonesia.

Dalam pembaruan risetnya, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata, dikutip pada Selasa (24/2/2026), menjelaskan, dampak ketidakjelasan tarif resiprokal AS itu diperkirakan terjadi melalui dua jalur utama. Jalur itu adalah optimisme atau kehati-hatian global dan transmisi makroekonomi, seperti pergerakan rupiah, imbal hasil, serta prospek ekspor.

Ketika pasar menafsirkan pembatalan tarif resiprokal oleh Mahkamah Agung AS sebagai pengurangan risiko karena dinilai ilegal, selera investasi di aset berisiko negara berkembang, termasuk Indonesia, berpotensi meningkat. Namun, volatilitas global tidak otomatis mereda.

Usai pengumuman pembatalan tarif Trump oleh Mahkamah Agung AS, pada Jumat (20/2), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Senin (23/2) melonjak 1,5 persen ke level 8.396 dengan nilai pembelian bersih asing lebih dari Rp 1 triliun. Namun, hari ini, perdagangan saham melemah lagi lebih dari 1 persen ke level di bawah 8.300.

Liza menilai, dalam ketidakpastian ini, pelaku pasar cenderung menahan ekspansi valuasi (rerating) dan membuat arus dana asing (foreign flow) ke IHSG menjadi lebih selektif. Investor diperkirakan lebih memilih saham defensif atau berbasis pasar domestik ketimbang melakukan pembelian indeks secara agresif.

Ketidakpastian ini di sisi lain mempertaruhkan potensi keuntungan perdagangan Indonesia dengan China. Jika tensi dagang mereda atau tarif diseragamkan secara global, misalnya melalui tarif umum yang tidak diskriminatif, keunggulan relatif Indonesia sebagai alternatif China bisa menyempit.

Ia menyebutkan, pelaku usaha Indonesia, seperti emiten penyedia alat kesehatan yang sebelumnya diuntungkan oleh pergeseran rantai pasok dan substitusi impor AS dari China ke negara-negara ASEAN, bisa terdampak.

Selain itu, juga ada peluang menyempitnya keuntungan bagi beberapa emiten kawasan industri yang sebelumnya berpeluang menjadi tujuan relokasi pabrik dari China maupun AS.

"Peluang Indonesia memang tidak otomatis hilang. Tetapi, akan lebih rumit karena ke depan fokus pasar bergantung pada realokasi nyata investasi langsung (foreign direct investment/FDI), pembangunan pabrik baru, serta agenda hilirisasi, bukan sekadar pengalihan perdagangan jangka pendek," tuturnya.

Sementara itu, peluang lain terbuka dari adanya perjanjian bebas tarif untuk sebagian ekspor Indonesia ke AS yang disepakati sebagai negosiasi tarif. Meski tarif resiprokal dibatalkan, pemerintah Indonesia ingin memastikan perjanjian penghapusan tarif untuk 1.819 produk RI ketika masuk ke Amerika Serikat (AS), tetap berlaku.

Produk yang sebelumnya dimintai pembebasan tarif antara lain komoditas utama seperti kopi, kakao, minyak sawit, karet, hingga rempah-rempah. Selain itu, juga ada produk hasil industri tekstil dan pakaian jadi juga menjadi prioritas yang diminta tetap nol persen.

Menanggapi perjanjian itu, sejumlah emiten yang terkait langsung dengan komoditas dan tekstil tujuan ekspor AS mencatat pergerakan cenderung positif beberapa hari terakhir.

Di sektor tekstil, saham PT Pan Brothers Tbk (PBRX) menguat terbatas dibanding posisi sepekan sebelumnya. PT Asia Pacific Investama Tbk (POLY) juga bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menguat tipis.

Sementara itu, PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT) mengalami pergerakan yang relatif lebih volatil, meski secara mingguan masih mencatat kenaikan marginal.

Di sektor perkebunan sawit, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) mencatat penguatan moderat dalam sepekan terakhir. PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) dan PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) bergerak variatif dengan kecenderungan stabil, sedangkan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) menguat tipis mengikuti sentimen harga minyak sawit mentah (CPO).

Adapun di subsektor kopi, saham PT Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN) mencatat kenaikan terbatas, seiring ekspektasi komoditas kopi termasuk yang diminta untuk tetap memperoleh fasilitas tarif 0 persen.

Founder Republik Investor Hendra Wardana, Selasa (24/2), melihat, dengan fasilitas bebas bea masuk ke pasar AS, importir AS memiliki insentif meningkatkan pembelian dari Indonesia dibanding negara yang masih dikenakan tarif.

Namun, ada konsekuensi biaya yang harus diantisipasi pelaku perdagangan Indonesia. Misalnya, syarat penggunaan bahan baku asal AS. Ini berpotensi meningkatkan struktur biaya produksi.

Dalam industri tekstil, bahan baku bisa menyumbang lebih dari separuh total biaya produksi. Jika harga kapas asal AS lebih mahal 3–5 persen dibanding sumber lain, tekanan terhadap margin akan signifikan, terutama bagi perusahaan dengan struktur biaya tinggi.

"Artinya, dampaknya tidak merata. Perusahaan yang telah memiliki pasar ekspor ke AS akan lebih cepat merasakan manfaat karena produknya menjadi lebih kompetitif dari sisi harga," katanya.

Perusahaan yang efisien, memiliki kontrak jangka panjang bahan baku, serta rantai produksi terintegrasi dari hulu ke hilir akan lebih siap beradaptasi. Sebaliknya, perusahaan dengan struktur biaya tinggi akan lebih rentan terhadap tekanan margin.

Di sisi lain, Indonesia tetap bersaing ketat dengan negara seperti Vietnam dan Bangladesh yang agresif di pasar AS. Keunggulan Indonesia terletak pada struktur industri yang relatif lengkap dan pasar domestik besar. Namun, biaya logistik, energi, dan efisiensi produksi masih menjadi pekerjaan rumah bagi industri dalam negeri. “Peluangnya ada, tetapi eksekusi dan daya saing tetap menjadi penentu utama,” ujarnya.

Pengamat pasar modal Martin Aditya menilai, peluang bebas tarif masuk produk Indonesia ke AS dalam perjanjian terakhir belum tentu menguntungkan bagi neraca dagang atau kinerja pasar saham secara umum.

 Menurut dia, kontribusi terbesar ekspor produk Indonesia di AS mayoritas masih berasal dari mesin dan perlengkapan elektronik (19,48 persen). Sementara, untuk produk seperti hasil industri tekstil, serta alas kaki, masing-masing hanya 9 persen. Adapun pangsa ekspor Indonesia ke AS sekitar 11,5 persen dari total ekspor nasional.

Emiten yang bisa menikmati fasilitas bebas tarif dalam perjanjian teranyar pun, menurut Martin, tidak memiliki kapitalisasi besar di Bursa Efek Indonesia. "Jadi, dampaknya terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih kecil dari pada di neraca dagang," katanya.