JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, meminta pengiriman 8.000 pasukan Indonesia dalam misi International Stabilization Force (ISF) ke Gaza, Palestina, fokus pada penanganan masalah kemanusiaan, bukan operasi militer.
“Selama mandatnya tegas, fokus pada perlindungan sipil dan kemanusiaan, serta tidak bergeser ke operasi militer, saya melihat ini sebagai langkah yang konstruktif,” kata Nurul dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).
Baca juga: Wakil Komandan ISF dan 8.000 Prajurit: Pertaruhan Indonesia untuk Gaza
Nurul menyampaikan, kehadiran Indonesia dalam misi stabilisasi tersebut menunjukkan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Menurut dia, keterlibatan Indonesia tersebut bukan dalam konteks operasi militer, melainkan perlindungan masyarakat sipil dan dukungan terhadap terciptanya situasi yang aman dan stabil.
“Kita selama ini selalu menyuarakan dukungan untuk Palestina. Ketika ada ruang untuk berkontribusi secara langsung dalam menjaga stabilitas dan membantu masyarakat sipil, tentu itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan politik kita,” ujar Nurul.
Baca juga: Indonesia Jadi Wakil Komandan ISF, Lemhannas: Langkah Konkret, Bukan Omon-omon
Nurul berpandangan, partisipasi Indonesia di Gaza juga dapat memperkuat posisi Indonesia di forum internasional sebagai negara yang aktif dalam upaya menjaga perdamaian dunia.
Dia menilai, rekam jejak Indonesia dalam berbagai misi penjaga perdamaian menjadi modal penting untuk menjalankan peran tersebut secara profesional.
Selain memperkuat diplomasi, Nurul menilai misi ini juga memberi manfaat bagi peningkatan kapasitas prajurit TNI dalam menjalankan operasi non-tempur di wilayah konflik.
Sebab, pengalaman di lapangan akan memperkaya kemampuan koordinasi multinasional dan penanganan krisis kemanusiaan.
“Pengalaman seperti ini penting, karena tantangan keamanan global ke depan tidak selalu berbentuk perang konvensional. Banyak situasi yang membutuhkan kehadiran pasukan untuk menjaga stabilitas tanpa terlibat dalam operasi tempur,” tuturnya.
Lebih jauh, Nurul menyebut stabilitas menjadi prasyarat utama bagi proses rekonstruksi dan pemulihan sosial di Gaza.
Tanpa jaminan keamanan, distribusi bantuan dan pembangunan kembali infrastruktur akan sulit dilakukan secara optimal.
Baca juga: Menlu Ungkap Alasan RI Jadi Wakil Komandan ISF: Pasukan Terbanyak Diberi Kehormatan
Meski demikian, Nurul mengingatkan agar pemerintah memastikan mandat yang jelas dan komunikasi yang terbuka kepada publik.
Kejelasan aturan keterlibatan dan perlindungan terhadap personel Indonesia harus menjadi prioritas.
Dia menegaskan bahwa peran aktif Indonesia di kawasan konflik harus tetap berpijak pada prinsip konstitusi, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
