Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India berpotensi melemahkan daya saing industri otomotif nasional, sekaligus mengganggu pertumbuhan sektor yang saat ini tengah berkembang di dalam negeri.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Mufti Mubarok dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, menyampaikan masuknya kendaraan impor dalam jumlah besar berisiko menekan produsen otomotif lokal yang saat ini menunjukkan tren pertumbuhan positif dari sisi produksi, investasi, maupun penyerapan tenaga kerja.
“Saat ini, industri dalam negeri sedang bertumbuh dan membutuhkan dukungan, bukan tekanan dari produk impor dalam skala besar,” ujar Mufti.
Mufti menegaskan, industri otomotif nasional sebenarnya memiliki kapasitas produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan domestik, termasuk kendaraan niaga ringan seperti pikap yang banyak digunakan oleh sektor UMKM, logistik, dan pertanian.
Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah dinilai perlu memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri guna memperkuat ekosistem industri nasional.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan impor skala besar berpotensi menurunkan tingkat utilisasi pabrik dalam negeri, menghambat masuknya investasi baru, serta berdampak pada penyerapan tenaga kerja di sektor otomotif.
“Industri otomotif nasional memiliki rantai pasok yang panjang, mulai dari manufaktur, komponen, hingga distribusi. Jika pasar domestik dibanjiri produk impor, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh ekosistem industri,” katanya menjelaskan.
Selain itu, Kadin meminta agar setiap kebijakan impor dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap industri nasional dalam jangka panjang.
“Kemandirian industri otomotif merupakan bagian penting dari ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan harus berpihak pada penguatan industri dalam negeri,” kata Mufti.
Kadin berharap pemerintah membuka dialog dengan pelaku industri dan para pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan strategis yang berdampak luas terhadap sektor otomotif nasional.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Mufti Mubarok dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, menyampaikan masuknya kendaraan impor dalam jumlah besar berisiko menekan produsen otomotif lokal yang saat ini menunjukkan tren pertumbuhan positif dari sisi produksi, investasi, maupun penyerapan tenaga kerja.
“Saat ini, industri dalam negeri sedang bertumbuh dan membutuhkan dukungan, bukan tekanan dari produk impor dalam skala besar,” ujar Mufti.
Mufti menegaskan, industri otomotif nasional sebenarnya memiliki kapasitas produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan domestik, termasuk kendaraan niaga ringan seperti pikap yang banyak digunakan oleh sektor UMKM, logistik, dan pertanian.
Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah dinilai perlu memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri guna memperkuat ekosistem industri nasional.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan impor skala besar berpotensi menurunkan tingkat utilisasi pabrik dalam negeri, menghambat masuknya investasi baru, serta berdampak pada penyerapan tenaga kerja di sektor otomotif.
“Industri otomotif nasional memiliki rantai pasok yang panjang, mulai dari manufaktur, komponen, hingga distribusi. Jika pasar domestik dibanjiri produk impor, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh ekosistem industri,” katanya menjelaskan.
Selain itu, Kadin meminta agar setiap kebijakan impor dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap industri nasional dalam jangka panjang.
“Kemandirian industri otomotif merupakan bagian penting dari ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan harus berpihak pada penguatan industri dalam negeri,” kata Mufti.
Kadin berharap pemerintah membuka dialog dengan pelaku industri dan para pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan strategis yang berdampak luas terhadap sektor otomotif nasional.
