Organisasi perusahaan pers pertama di Indonesia, Serikat Perusahaan Pers (SPS), menolak Perjanjian Perdagangan Resiprokal Republik Indonesia (RI) dan Amerika Serikat (AS) yang ditandatangani di Washington DC, 19 Februari 2026.
Sikap ini diambil karena melihat potensi ancaman hilangnya kedaulatan digital dan media nasional terhadap platform asal AS.
“Konsekuensi terhadap kedaulatan informasi, keberlangsungan jurnalisme nasional, dan keseimbangan demokrasi Indonesia,” ujar Ketua Umum SPS, Januar P. Ruswita.
Terkait hal itu, SPS memberikan catatan penting terkait Perjanjian Perdagangan Resiprokal RI-AS, yaitu sebagai berikut.
Perjanjian Perdagangan Resiprokal RI-AS, Membuka Lebar Dominasi Platform ASKetentuan mengenai perdagangan digital, arus data lintas batas, serta pembatasan kebijakan fiskal digital berpotensi mengunci ruang regulasi nasional, menghalangi kebijakan pajak digital yang adil, memperkuat dominasi korporasi teknologi global atas distribusi informasi dan pendapatan iklan.
Ketika perusahaan pers nasional wajib mematuhi regulasi, membayar pajak, dan menjalankan fungsi publik, platform global menikmati pasar Indonesia tanpa kewajiban yang setara. Hal ini dapat dinilai sebagai bukan perdagangan yang adil, melainkan ketimpangan struktural yang dilegalkan.
Menghambat Upaya Keadilan Ekonomi bagi Publisher NasionalIndustri pers Indonesia telah kehilangan sebagian besar belanja iklan digital ke platform global. Ketika Indonesia berupaya membangun mekanisme negosiasi wajib dan pembagian nilai ekonomi yang lebih adil, perjanjian ini justru berpotensi membatasi ruang kebijakan afirmatif, membuka risiko gugatan terhadap regulasi nasional, dan melemahkan daya tawar kolektif perusahaan pers.
Jika negara tidak bisa melindungi industrinya sendiri, maka jurnalisme nasional akan semakin terpinggirkan.
Ancaman Serius terhadap Kedaulatan InformasiMedia bukan sekadar komoditas, media adalah instrumen demokrasi. Ketentuan pembukaan investasi dan pembatasan intervensi regulasi berisiko mendorong konsentrasi kepemilikan oleh modal global, menggerus independensi redaksi, dan menggeser orientasi media dari kepentingan publik ke kepentingan korporasi lintas negara.
Indonesia tidak boleh menyerahkan kendali ekosistem informasinya kepada kekuatan pasar global. Sebab, kedaulatan informasi adalah bagian dari kedaulatan negara.
Demokrasi Tidak Boleh Dikalahkan oleh Liberalisasi PerdaganganSPS menilai bahwa perjanjian tersebut memperlakukan sektor media setara dengan komoditas perdagangan lainnya. Oleh karena itu, SPS menyatakan sikap tegas yang terumuskan dalam beberapa poin, yaitu:
- Menolak implementasi perjanjian isi Perjanjian Perdagangan RI-AS karena berdampak pada keberlangsungan industri pers nasional dan merugikan kedaulatan informasi digital bangsa Indonesia.
- Mendesak Pemerintah RI untuk membuka seluruh proses pembahasan perjanjian Dagang RI -AS, serta melibatkan publik dan media secara terbuka untuk memberikan masukan yang lebih transparan dan independen.
- Medesak DPR RI tidak memberikan persetujuan atas implementasi Perjanjian Dagang RI-AS tanpa mempertimbangkan kajian atas dampak serius terhadap kedaulatan informasi bangsa Indonesia.
SPS berharap ruang regulasi nasional tidak terkunci oleh perjanjian internasional. Sebab, hal tersebut mempertaruhkan tidak hanya soal keberlanjutan bisnis media, tetapi juga masa depan demokrasi Indonesia.
SPS menolak Indonesia menjadi pasar digital tanpa kedaulatan. Sebab jika hal ini dibiarkan, maka Indonesia akan menghadapi kolonialisme bentuk baru, yaitu kolonialisme digital yang membuat data, distribusi informasi, dan nilai ekonomi bakal dikuasai oleh korporasi AS.
Poin Perjanjian Perdagangan Resiprokal RI-AS yang BermasalahBeberapa poin perjanjian RI dan AS yang dinilai bermasalah oleh SPS adalah sebagai berikut.
Article 3.1 – Digital Services Taxes
Isi pokok:
Indonesia tidak boleh mengenakan pajak layanan digital yang diskriminatif terhadap perusahaan AS.
Article 3.2 – Facilitation of Digital Trade
Isi pokok:
Larangan diskriminasi terhadap layanan digital AS. Menjamin transfer data lintas batas. Kerja sama keamanan siber.
Article 3.3 - Digital Trade Agreements
Indonesia wajib berkomunikasi dengan Amerika Serikat sebelum menandatangani perjanjian perdagangan digital baru dengan negara lain yang membahayakan kepentingan penting AS.
Article 3.4 – Market Entry Conditions
Isi pokok: Indonesia tidak boleh mewajibkan transfer teknologi, source code, atau algoritma sebagai syarat bisnis.
Article 3.5 – No Customs Duties on Electronic Transmissions
Isi pokok: Tidak boleh mengenakan bea masuk atas konten digital.
