JUDUL esai ini terinspirasi postingan DS, alumnus penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang memicu polemik.
Di video yang diunggah di akun miliknya, ia memperlihatkan surat dari otoritas Inggris terkait pengakuan status kewarganegaraan anaknya.
“I know the world seems unfair. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA,” ujarnya dalam unggahan tersebut (Kompas.com, 23/02/2026).
Tentu saja sebagian publik Indonesia tersinggung. Pun sejumlah pejabat. Sebagai orang yang pernah menerima beasiswa negara, postingan DS dinilai tidak pantas dan merendahkan martabat Indonesia.
Ketersinggungan publik Indonesia itu bisa dipahami. Boleh jadi benar, integritas dan rasa nasionalisme DS sebagai alumnus penerima beasiswa negara dipertanyakan.
DS mungkin saja lupa bahwa dirinya pernah menikmati dana publik Indonesia. Ia mungkin juga lupa bahwa dirinya pernah diuntungkan dalam “the world seems unfair”, dunia yang tidak adil.
Namun, saya juga menangkap postingan DS membuka persoalan serius yang lebih mendasar dari sekadar urusan nasionalisme. Apa itu? Ia adalah kegelisahan sosial kaum terdidik.
Baca juga: Khianat di Beasiswa LPDP: Perbaiki Kriteria Calon Awardee
Unggahan yang terkesan merendahkan Indonesia itu, di mata saya, merefleksikan krisis kepercayaan sebagian kaum terdidik terhadap negara.
Semacam ungkapan jujur kecemasan kaum terdidik atas masa depan Indonesia. Ya, kecemasan mengenai kualitas tata kelola pemerintahan, komitmen dan moralitas pemimpin (penyelenggara negara) serta prospek jangka panjang negeri ini.
Antara nasionalisme dan realitas sosialNasionalisme, menurut saya, tidak hanya hidup dalam simbol dan retorika. Nasionalisme juga tumbuh dalam pengalaman konkret warga negara. Kaum terdidik, khususnya generasi muda, cenderung menilai masa depan secara rasional.
Sejumlah pertanyaan tentang realitas sosial bisa saja muncul dalam benak mereka. Apakah sistem memberi ruang adil bagi kompetensi? Apakah hukum ditegakkan tanpa pandang bulu? Apakah kerja keras dan integritas dihargai?
Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak memperoleh jawaban meyakinkan, muncullah apa yang oleh Albert Hirschman (1970) disebut “exit sentiment”—kecenderungan mencari alternatif di luar sistem.
Ungkapan populer “kabur aja dulu” yang sempat viral beberapa waktu lalu, bersama tesis “Indonesia Gelap” yang dikonstruksi para mahasiswa dapat dibaca sebagai gejala psikologis kolektif.
Ia merefleksikan krisis kepercayaan kaum terdidik terhadap negara, sekaligus menandai melemahnya imajinasi masa depan di dalam negeri.
Krisis kepercayaan tidak lahir dari ruang hampa. Ia terbentuk dari pengalaman yang berulang, yang menyejarah.
