Pemerintah mengisyaratkan akan membuka sekitar 160 ribu formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2026.
Sinyal tersebut disampaikan Rini Widyantini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Selasa (24/2).
“Mudah-mudahan, mudah-mudahan,” ujar Rini di Gedung Kementerian PANRB, menanggapi peluang pembukaan seleksi CPNS 2026.
Rini mengungkapkan, pada 2025 terdapat sekitar 160 ribu pegawai negeri sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun. Angka tersebut menjadi salah satu dasar perhitungan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) tahun depan.
“Kami sudah ada datanya, sekitar 160 ribu, begitu ya,” katanya dilansir dari Antara.
Dengan jumlah pensiun yang signifikan, kebutuhan regenerasi birokrasi dinilai mendesak agar pelayanan publik tetap optimal. Pemerintah pun mulai menyiapkan langkah administratif, termasuk pengajuan anggaran.
Kementerian PANRB, lanjut Rini, telah bersurat kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menghitung kebutuhan biaya pelaksanaan seleksi CPNS 2026.
“Kami sudah bersurat kepada Menteri Keuangan untuk segera dihitung begitu ya,” ujarnya.
Jadwal Seleksi Masih Dikaji
Meski demikian, Rini belum dapat memastikan jadwal resmi pembukaan pendaftaran CPNS 2026. Menurutnya, pemerintah masih menunggu pemetaan kebutuhan formasi dan kompetensi dari masing-masing kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
“Saya enggak bisa mengarang kan. Saya enggak bisa mengarang kompetensi apa yang dibutuhkan oleh instansi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa setiap formasi harus disesuaikan dengan kebutuhan riil instansi, termasuk arah kebijakan pembangunan nasional.
Rini juga memastikan pemerintah memberi perhatian khusus kepada lulusan baru atau fresh graduate dalam seleksi CPNS 2026.
“Tentu kami sangat concern terhadap para fresh graduate ya, untuk bisa ikut serta dalam membantu birokrasi ini,” ujarnya.
Menurut dia, kompetensi yang dibuka nantinya akan diselaraskan dengan strategi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Kompetensi itu tentunya harus disesuaikan dengan strategi dari kementeriannya, kemudian strategi Bapak Presiden,” katanya.
Dini menambahkan, penyesuaian tersebut penting agar ASN yang direkrut mampu mendukung agenda prioritas nasional. “Itu harus diutamakan, seperti program-program yang tentunya menjadi prioritas-prioritas nasional,” jelas Rini. (ant/saf/ipg)
