Penulis: Azizah
TVRINews-Maros
Petani Desa Bontolempangan mendesak normalisasi sungai segera setelah gagal panen mengancam wilayah tersebut.
Ratusan hektare lahan pertanian di Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terendam banjir menyusul intensitas hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir.
Bencana musiman ini mengancam ketahanan pangan lokal setelah sedikitnya 183 hektare tanaman padi yang siap panen kini tergenang air.
Kondisi geografis dan infrastruktur sungai yang tidak memadai dituding sebagai penyebab utama.
Luapan air dilaporkan paling parah melanda dua wilayah utama, yakni Dusun Tanggaparang dan Dusun Mangemba.
Krisis Infrastruktur dan Pendangkalan Sungai
Kepala Desa Bontolempangan, Muhammad Arif, menjelaskan bahwa banjir dipicu oleh penyempitan drastis pada alur sungai sepanjang dua kilometer.
Hal ini menyebabkan debit air yang meningkat tidak mampu tertampung dan melimpah ke area produktif warga.
"Kami sangat membutuhkan pengerukan sungai karena terjadi penyempitan yang signifikan setiap tahunnya.
Sementara di wilayah Pangkep dilakukan pengerukan, dampaknya aliran air saat hujan justru tertuju ke desa kami," ujar Muhammad Arif pada Selasa 24 Februari 2026.
Arif menambahkan bahwa usulan normalisasi sungai telah berulang kali disampaikan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), namun hingga saat ini langkah konkret dari otoritas terkait belum terealisasi.
Dampak Ekonomi dan Aksesibilitas
Selain faktor pendangkalan, wilayah ini menjadi titik pertemuan kiriman air dari Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).
Frekuensi banjir di kawasan ini tergolong ekstrem, dengan catatan 7 hingga 10 kali kejadian dalam setahun dan ketinggian air melampaui satu meter.
Dampak dari bencana ini tidak hanya merusak sektor agraris, tetapi juga melumpuhkan mobilitas publik. Akses transportasi darat dilaporkan terputus total saat puncak banjir, mengisolasi aktivitas ekonomi warga.
Mengingat sekitar 90 persen penduduk Desa Bontolempangan menggantungkan hidup pada sektor pertanian, pemerintah desa mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah mitigasi permanen.
Normalisasi sungai dianggap sebagai solusi tunggal untuk menyelamatkan mata pencaharian warga dari kerugian yang lebih besar di masa depan.
Editor: Redaktur TVRINews
