Pantau - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi E Justin Adrian menyoroti banyaknya lapangan padel di Jakarta yang dinilai melanggar tata ruang dan mengganggu lingkungan permukiman warga.
Justin menegaskan pihaknya tidak menolak perkembangan olahraga padel, namun menilai pelaksanaannya harus tetap mematuhi aturan.
“Kami tidak menentang adanya olahraga padel. Akan tetapi, sudah terlalu banyak usaha padel yang melanggar tata ruang atau malah jadi gangguan terhadap warga di lingkungan sekitarnya,” ujarnya.
Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertindak tegas sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Justin menyoroti banyaknya lapangan padel yang dibangun di jalan-jalan sempit sehingga mengganggu arus lalu lintas, terutama bagi warga sekitar.
“Selama ini, Pemprov DKI seolah-olah menomorduakan dampak sebuah bangunan terhadap lingkungannya. Sehingga, bangunan-bangunan seperti mal-mal dibiarkan menjejali ibu kota tanpa mempedulikan masyarakat setempat. Kali ini, fenomenanya terulang dengan lapangan padel,” katanya.
Menurutnya, protes warga atas keberadaan lapangan padel di tengah permukiman merupakan respons yang wajar.
Ia menegaskan warga berhak menuntut perbaikan dari pemerintah dan berharap persoalan tersebut segera ditangani.
“Kini, saatnya di mana dampak gangguan sebuah usaha, apa pun itu, termasuk lapangan padel, dinomorsatukan,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melarang pembangunan lapangan padel baru di kawasan perumahan agar tidak mengganggu warga.
Ketentuan tersebut berlaku bagi lapangan padel yang baru akan dibangun.
Sementara itu, untuk lapangan padel yang sudah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Pramono memerintahkan wali kota hingga camat untuk bernegosiasi dengan pemilik.
Ia juga meminta lapangan padel berizin di kawasan permukiman maksimal beroperasi hingga pukul 20.00 WIB agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.
