Pemerintah akan mengimpor 580 ribu ekor ayam dalam bentuk Grand Parent Stock (GPS) atau induk ayam dari Amerika Serikat (AS) dengan estimasi nilai sekitar USD 17-20 juta atau sekitar Rp 287-337 miliar (kurs Rp 16.888 per dolar AS).. Ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang yang telah ditandatangani di Washington, D.C. pada Kamis (19/2) waktu setempat.
Ekonom sekaligus Pengamat Pertanian dari CORE, Eliza Mardian, menilai komitmen pembelian di tengah kondisi surplus produksi berpotensi melemahkan kepercayaan peternak terhadap perlindungan negara serta mengganggu stabilisasi harga di tingkat produsen. Ia menjelaskan, ayam asal AS berpotensi dijual lebih murah karena skala industri besar, efisiensi pakan, produktivitas tinggi, serta dukungan subsidi bagi produsennya.
“Nah ketika opsi impor dibuka, buyer dan integrator memiliki alternatif pasokan, sehingga posisi tawar peternak lokal melemah. Dampaknya, harga ayam hidup Domestik makin sulit naik dan berisiko kembali jatuh di bawah HPP, sementara margin para peternak mandiri sudah tipis,” kata Eliza ketika dihubungi kumparan, Rabu (25/2).
Selain itu, dalam mengimpor GPS, Eliza mengingatkan aspek halal juga perlu diperhatikan, karena produk hanya dapat diterima pasar jika disembelih sesuai syariat, memiliki sertifikasi halal yang diakui Indonesia, dan diawasi ketat sepanjang rantai pasok.
“Tapi karena perjanjian tersebut standar halal kita disetarakan dengan standar mereka. Mereka jadi gak perlu sertifikasi halal dalam negeri. Kalau hal ini diabaikan risiko penolakan konsumen sangat tinggi,” lanjut Eliza.
Di sisi lain, Pengamat Pertanian, Syaiful Bahari, menyatakan rencana masuknya ayam hidup jenis GPS dari AS untuk kebutuhan pembibitan di Indonesia tidak akan mudah direalisasikan, karena adanya perbedaan iklim, lingkungan, budaya peternak, biaya produksi, hingga risiko penyakit dan kematian.
“Terkecuali AS melakukan investasi untuk industri pembibitan ayam modern yang dimulai dari daerah-daerah di Indonesia. Butuh waktu lama bagi AS menguasai pasar ayam di Indonesia,” kata Syaiful kepada kumparan.
Syaiful juga menilai, impor GPS tidak akan langsung memengaruhi ekosistem peternakan ayam rakyat, tetapi ia mengingatkan pentingnya keterlibatan otoritas karantina serta Kementerian Pertanian (Kementan) agar bibit yang masuk tidak membawa penyakit atau virus yang berpotensi memicu wabah di industri lokal.
“AS melihat pasar ayam Indonesia sangat besar, terbukti masuknya beberapa korporasi industri unggas besar dari kawasan Asia sangat menjanjikan. Potensi ini yang dilirik AS, meskipun di luar ini ada kepentingan politik dagang juga dengan pemerintah Indonesia,” sebut Syaiful.
Terkait nilai impor yang mencapai sekitar Rp 336 miliar (kurs Rp 16.801), Syaiful menilai harga GPS impor yang bisa mencapai sekitar Rp 500 ribu per ekor masih tergolong wajar, mengingat bibit tersebut berpotensi menghasilkan anak ayam dalam jumlah besar.
“Ya harga GPS impor bisa mencapai Rp 500 ribu per ekor, tapi apakah peternak lokal tertarik mengambil bibit ayam yang berasal dari GPS AS? Ini yang perlu dipertanyakan,” kata Syaiful.
Sementara itu, peternak sekaligus Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) wilayah Jawa Tengah, Suwardi, menyatakan nilai impor sekitar Rp 336 miliar untuk 580.000 ekor setara kurang lebih Rp 571.342 per ekor. Angka tersebut dinilai lebih kompetitif karena harga GPS yang saat ini beredar dari importir mencapai sekitar USD 85 atau sekitar Rp1,4 juta per ekor, sehingga impor GPS dari AS dianggap memberikan nilai yang lebih baik.
“Harga GPS sekitar USD 85 per ekor, Jika (rencana impor) USA itu GPS sekitar Rp 517 ribu (per ekor), lebih baik juga ya (harganya),” sebut Suwardi.
Meski demikian, Suwardi menyatakan ketergantungan impor dari satu negara bukan pilihan ideal karena selama ini pasokan berasal dari berbagai strain dan negara berbeda. Ia menilai perhitungan kebutuhan tanpa mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk berpotensi menimbulkan kelebihan pasokan.
“Di satu sisi ada Danantara, pemerintah jangan serta merta budidaya tanpa siapkan di hulu bibit sehingga over impor,” sebut Suwardi.
Ia pun menyatakan, Indonesia saat ini mendorong ekspor daging ayam, sehingga kondisi tersebut bisa memukul usaha peternakan UMKM. “Harapan kami program program pemerintah yang baik harus bisa membina peran peternakan yang sudah ada, jangan sampai membinasakan,” kata Suwardi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump secara resmi meneken kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington, D.C. pada Kamis (19/2) waktu setempat. Melalui kesepakatan itu, Indonesia resmi dikenakan tarif resiprokal 19 persen dari AS.
Indonesia menyatakan komitmennya untuk mendukung peningkatan impor komoditas pertanian dari melalui berbagai skema pengaturan komersial. Nilai komitmen tersebut mencakup impor produk pertanian AS hingga setara USD 4,5 miliar, dengan sejumlah target volume minimum yang harus dipenuhi setiap tahun dalam periode tertentu.
