Kesalahan terbesar banyak pengamat dalam membaca Donald Trump adalah menggunakan kerangka yang keliru. Ia dinilai sebagai populis, nasionalis, demagog, bahkan sekadar figur kontroversial. Namun menurut saya, kategori-kategori itu tidak cukup menjelaskan pola kebijakannya yang konsisten dan sistemik.
Yang saya lihat justru sesuatu yang jauh lebih mendasar: Donald Trump mengelola Amerika Serikat bukan dengan mentalitas negarawan klasik, melainkan dengan pola pikir seorang CEO yang memimpin korporasi global terbesar di dunia.
Ketika saya mencermati responsnya terhadap BRICS, tekanan berulang terhadap NATO, pembentukan Board of Peace, restrukturisasi birokrasi melalui DOGE, hingga kesepakatan dagang dengan Indonesia pada Februari 2026, semuanya memperlihatkan satu benang merah yang sama: logika manajemen, bukan logika kenegaraan tradisional.
Dan jika kerangka bacanya salah, seluruh kesimpulan tentang dirinya pun akan meleset.
Bahasa yang Membongkar Pola PikirSeorang presiden biasanya berbicara tentang sejarah, solidaritas, nilai demokrasi, dan tanggung jawab moral global. Namun, Trump hampir selalu berbicara dalam bahasa yang berbeda: leverage, deficit, unfair trade, cost-sharing, contribution, dan deal.
Bahasa bukan sekadar retorika. Bahasa adalah jendela pola pikir.
Dalam pandangan saya, di sinilah titik paling terang dari pergeseran paradigma itu. Dunia—dalam kerangka Trump—bukanlah komunitas etis yang disatukan oleh nilai bersama. Dunia adalah pasar besar tempat setiap aktor harus membuktikan nilai ekonominya.
Pergeseran itu bahkan dilembagakan secara formal melalui kebijakan "Reciprocal Trade Act" yang mulai diterapkan awal 2026. Berdasarkan laporan internal Department of Commerce, tarif tidak lagi diposisikan sebagai instrumen tetap, tetapi sebagai variabel dinamis yang bergerak mengikuti neraca perdagangan masing-masing negara.
Itu bukan bahasa diplomasi klasik. Itu bahasa spreadsheet.
Legitimasi moral digeser oleh rasionalitas transaksi.
Board of Peace dan Upaya Mengambil Alih Tatanan LamaKetika pada Januari 2026 Trump memperkenalkan Board of Peace (BoP) sebagai alternatif Dewan Keamanan PBB, banyak pihak menganggapnya sekadar manuver politik. Namun bagi saya, langkah ini jauh lebih radikal.
Ini bukan sekadar pembentukan lembaga baru. Ini adalah upaya restrukturisasi arsitektur kekuasaan global.
Modelnya jelas: negara yang ingin memiliki hak suara signifikan di BoP diwajibkan melakukan capital injection. Pada KTT perdana 19-20 Februari 2026, komitmen dana dari negara-negara pendiri diperkirakan mencapai US$150 miliar. Kontribusi menjadi dasar legitimasi.
Pada saat yang sama, Amerika Serikat menahan kontribusi tahunan sekitar US$4 miliar kepada PBB. Dampaknya langsung terasa: perampingan staf hingga 30% dalam satu kuartal.
Jika saya meminjam istilah korporasi, ini menyerupai hostile takeover terhadap birokrasi global lama. Bukan dengan tank, melainkan dengan likuiditas.
Dalam dunia CEO, entitas yang tidak efisien tidak direformasi perlahan; ia ditekan hingga berubah atau tersingkir.
Diplomasi Transaksional dan Pelajaran bagi IndonesiaPertemuan Trump dengan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2026 di Washington bagi saya adalah studi kasus paling konkret tentang diplomasi ala CEO.
Ancaman tarif 32% melalui Executive Order 141xx tidak dibiarkan menggantung. Ia dinegosiasikan. Hasilnya: tarif resiprokal 19%.
Sebagai imbalan, Indonesia berkomitmen membeli produk Amerika senilai US$15–20 miliar dalam dua tahun, mencakup Boeing, kedelai, dan LNG.
Di sini saya melihat dengan sangat jelas bahwa kedekatan politik tidak pernah cukup. Tidak ada ruang untuk relasi simbolik tanpa angka di atas kertas. Dalam dunia CEO, goodwill harus diterjemahkan menjadi kontrak.
Hubungan bilateral diperlakukan seperti perjanjian bisnis: jelas, terukur dan menguntungkan secara konkret.
Bagi negara berkembang, ini adalah pelajaran keras: diplomasi sentimental tidak lagi relevan jika tidak disertai nilai ekonomi yang nyata.
Greenland dan Geopolitik sebagai Manajemen PortofolioIsu akuisisi Greenland kembali mencuat pada awal 2026. Banyak yang membacanya sebagai ambisi imperial. Namun, saya melihatnya sebagai logika manajemen portofolio strategis.
Greenland menyimpan sekitar 25% cadangan rare earth dunia: elemen vital untuk baterai kendaraan listrik, teknologi militer, dan industri semikonduktor. Dalam konteks persaingan global dengan Tiongkok, ini bukan isu simbolik, melainkan strategis.
Trump menawarkan skema "Sovereign Lease" 99 tahun dengan kompensasi tahunan US$600 juta kepada Denmark serta paket investasi infrastruktur US$2 miliar.
Itu bukan kolonialisme klasik. Itu negosiasi akuisisi aset bernilai tinggi.
Dalam dunia korporasi, jika ada aset krusial yang belum dimaksimalkan, akuisisi atau leasing jangka panjang menjadi opsi rasional. Saya melihat pola pikir yang sama di sini.
Peta dunia dibaca seperti lembar portofolio.
DOGE dan Negara sebagai Entitas yang Harus RampingMelalui Department of Government Efficiency (DOGE) yang dipimpin Elon Musk dan Vivek Ramaswamy, negara diperlakukan seperti perusahaan yang sedang menjalani audit menyeluruh.
Target pemangkasan belanja federal mencapai US$2 triliun per tahun fiskal. Hingga Februari 2026, sebanyak 66 organisasi internasional kehilangan pendanaan penuh dari AS. Regulasi federal dipangkas sekitar 35%.
Bagi saya, ini adalah transplantasi budaya Silicon Valley ke jantung birokrasi Washington.
Negara tidak lagi dipandang sebagai simbol keseimbangan sosial semata, tetapi sebagai entitas operasional yang harus efisien, cepat, dan kompetitif.
Tentu saja, saya menyadari bahwa negara bukan korporasi. Ia memiliki tanggung jawab sosial dan moral yang jauh lebih kompleks. Namun pola CEO tetap terlihat: organisasi yang gemuk dianggap beban. Beban harus dirampingkan.
Dolar sebagai Produk Unggulan dan Pertarungan Melawan BRICSPada Desember 2025, Trump mengeluarkan ultimatum tarif 100% terhadap negara-negara BRICS jika mereka meluncurkan mata uang tandingan dalam perdagangan internasional.
Bagi saya, ini bukan sekadar kebijakan moneter. Ini strategi proteksi brand.
Dolar adalah "produk unggulan" Amerika. Ia adalah fondasi pengaruh global. Upaya de-dolarisasi dipandang sebagai ancaman langsung terhadap dominasi pasar.
Dalam dunia CEO, ketika produk inti terancam, responsnya bukan kompromi lunak, melainkan proteksi agresif.
Sistem keuangan global diperlakukan sebagai pangsa pasar yang harus dipertahankan.
NATO 3.0: dari Solidaritas ke KontrakDalam KTT NATO awal 2026, Trump kembali menegaskan prinsip "no pay, no protect".
Negara anggota yang tidak memenuhi alokasi minimal 2% PDB untuk pertahanan tidak bisa secara otomatis mengandalkan perlindungan penuh Pasal 5.
Saya melihat ini sebagai transformasi NATO; dari aliansi solidaritas historis menjadi sistem berbasis kontribusi proporsional.
Amerika tidak lagi tampil sebagai polisi dunia. Ia tampil sebagai perusahaan asuransi keamanan global. Premi menentukan cakupan perlindungan.
Itu keras, tetapi konsisten dengan logika CEO.
Gaza, Iran, dan Ekonomi sebagai Instrumen KendaliPendekatan terhadap Gaza melalui Board of Peace juga memperlihatkan pola yang sama. Paket rekonstruksi US$10 miliar tidak diposisikan sebagai bantuan hibah, tetapi sebagai proyek real estate dan infrastruktur komersial yang harus produktif.
Stabilitas dipahami sebagai fungsi dari pertumbuhan ekonomi.
Sementara terhadap Iran, "Maximum Pressure 2.0" diperketat dengan sanksi sekunder yang membidik pembeli minyak Iran di Asia, dengan target menekan arus kas hingga di bawah US$500 juta per bulan.
Saya melihat keyakinan kuat bahwa kontrol terhadap arus kas adalah kunci kontrol terhadap perilaku politik.
Ekonomi bukan instrumen tambahan diplomasi. Ia adalah instrumen utama.
Penutup: Dunia dalam Logika KorporasiJika saya merangkum seluruh pola ini, gambarnya menjadi sangat jelas.
Aliansi berubah menjadi kontrak.
Keamanan menjadi layanan.
Perdamaian menjadi proyek investasi.
Mata uang menjadi brand strategis.
Negara menjadi entitas operasional yang harus ramping.
Pertanyaannya bukan lagi "Apakah pendekatan ini terasa nyaman secara moral?" melainkan "Apakah dunia siap menghadapi era di mana tata kelola global dijalankan dengan logika korporasi?"
Di bawah kepemimpinan Trump, saya melihat satu garis batas yang tegas: mitra yang menguntungkan atau beban yang harus dilikuidasi.
Ia memang presiden secara konstitusional.
Namun, dalam cara berpikir dan bertindak, ia beroperasi seperti CEO.
Dan mungkin, suka atau tidak, dunia sedang dipaksa belajar memahami bahasa baru itu.
