Jakarta (ANTARA) - Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna menilai klausul impor etanol dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) perlu dicermati secara hati-hati, terutama terkait dampaknya terhadap ketahanan energi dan beban ekonomi nasional.
Dalam perjanjian itu, Indonesia disebut harus memastikan impor etanol asal AS melebihi 1.000 metrik ton per tahun. Indonesia juga tidak diperkenankan mengadopsi kebijakan yang dapat menghambat masuknya bioetanol asal AS.
Selain itu, Putra kepada ANTARA di Jakarta, Rabu mengatakan, impor pada dasarnya tidak menjadi persoalan apabila hanya menggantikan volume impor yang sudah ada dan tetap kompetitif secara harga.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru mendorong pertumbuhan permintaan baru yang pada akhirnya hanya diisi oleh produk impor.
Baca juga: Bakom RI: Pemerintah percaya diri pertahankan tarif 0 persen ke AS
“Kalau hanya mengganti impor yang sudah ada, secara esensi tidak masalah selama kompetitif. Tapi jangan sampai terjadi pertumbuhan demand yang kemudian seluruhnya dipenuhi oleh impor,” ujarnya.
Terkait urgensi impor, Putra mempertanyakan apakah langkah tersebut benar-benar diperlukan, mengingat pemerintah sebelumnya sempat menyampaikan niat untuk menghentikan impor etanol.
Ia mewaspadai jika harga etanol impor lebih tinggi, beban ekonomi justru bisa semakin besar.
“Dukungan AS mendorong bioetanol tidak sejalan dengan niat mengurangi impor, malah bebannya bisa semakin besar untuk ekonomi karena harga etanol yang lebih tinggi,” tutur dia.
Baca juga: Ekonom: Pembatalan tarif Trump oleh MA AS picu risiko baru perdagangan
Selain itu, Indonesia diminta menjalankan kebijakan pencampuran bioetanol dalam bahan bakar transportasi hingga 5 persen (E5) pada 2028 dan 10 persen (E10) pada 2030, serta mengupayakan implementasi hingga 20 persen (E20) dengan mempertimbangkan kesiapan pasokan dan infrastruktur.
Adapun diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah membuka peluang impor etanol, termasuk dari AS, sebagai bagian dari pengembangan energi bersih.
“Kita akan campur (bensin) dengan etanol, mandatory, tujuannya sebenarnya adalah bagaimana menciptakan peluang usaha baru yang ada di Indonesia,” ujar Bahlil dalam jumpa pers yang digelar secara virtual, dipantau dari Jakarta, Jumat (20/2).
Lebih lanjut, ia mengatakan opsi impor etanol terbuka selama produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.
Baca juga: Bahlil sebut impor etanol dibuka untuk kembangkan energi bersih
“Namun, sampai dengan produksi kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka ruang untuk kita melakukan impor boleh saja,” kata Bahlil.
Ia mengatakan peluang impor tersebut berjalan secara paralel dengan upaya peningkatan produksi energi dalam negeri.
“Termasuk di impor dari Amerika, sampai dengan kebutuhan produksi kita dalam negeri terpenuhi, ini paralel saja sebenarnya,” ujar dia.
Baca juga: Bahlil wajibkan BBM kandung etanol 20 persen pada 2028
Dalam perjanjian itu, Indonesia disebut harus memastikan impor etanol asal AS melebihi 1.000 metrik ton per tahun. Indonesia juga tidak diperkenankan mengadopsi kebijakan yang dapat menghambat masuknya bioetanol asal AS.
Selain itu, Putra kepada ANTARA di Jakarta, Rabu mengatakan, impor pada dasarnya tidak menjadi persoalan apabila hanya menggantikan volume impor yang sudah ada dan tetap kompetitif secara harga.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru mendorong pertumbuhan permintaan baru yang pada akhirnya hanya diisi oleh produk impor.
Baca juga: Bakom RI: Pemerintah percaya diri pertahankan tarif 0 persen ke AS
“Kalau hanya mengganti impor yang sudah ada, secara esensi tidak masalah selama kompetitif. Tapi jangan sampai terjadi pertumbuhan demand yang kemudian seluruhnya dipenuhi oleh impor,” ujarnya.
Terkait urgensi impor, Putra mempertanyakan apakah langkah tersebut benar-benar diperlukan, mengingat pemerintah sebelumnya sempat menyampaikan niat untuk menghentikan impor etanol.
Ia mewaspadai jika harga etanol impor lebih tinggi, beban ekonomi justru bisa semakin besar.
“Dukungan AS mendorong bioetanol tidak sejalan dengan niat mengurangi impor, malah bebannya bisa semakin besar untuk ekonomi karena harga etanol yang lebih tinggi,” tutur dia.
Baca juga: Ekonom: Pembatalan tarif Trump oleh MA AS picu risiko baru perdagangan
Selain itu, Indonesia diminta menjalankan kebijakan pencampuran bioetanol dalam bahan bakar transportasi hingga 5 persen (E5) pada 2028 dan 10 persen (E10) pada 2030, serta mengupayakan implementasi hingga 20 persen (E20) dengan mempertimbangkan kesiapan pasokan dan infrastruktur.
Adapun diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah membuka peluang impor etanol, termasuk dari AS, sebagai bagian dari pengembangan energi bersih.
“Kita akan campur (bensin) dengan etanol, mandatory, tujuannya sebenarnya adalah bagaimana menciptakan peluang usaha baru yang ada di Indonesia,” ujar Bahlil dalam jumpa pers yang digelar secara virtual, dipantau dari Jakarta, Jumat (20/2).
Lebih lanjut, ia mengatakan opsi impor etanol terbuka selama produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.
Baca juga: Bahlil sebut impor etanol dibuka untuk kembangkan energi bersih
“Namun, sampai dengan produksi kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka ruang untuk kita melakukan impor boleh saja,” kata Bahlil.
Ia mengatakan peluang impor tersebut berjalan secara paralel dengan upaya peningkatan produksi energi dalam negeri.
“Termasuk di impor dari Amerika, sampai dengan kebutuhan produksi kita dalam negeri terpenuhi, ini paralel saja sebenarnya,” ujar dia.
Baca juga: Bahlil wajibkan BBM kandung etanol 20 persen pada 2028
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5513575/original/001267100_1772023967-1995.jpg)
