Sebanyak 1.200 mobil pikap asal India untuk program Koperasi Desa Merah Putih dikabarkan telah tiba di Indonesia. Kedatangannya bagian dari rencana impor 105.000 pikap yang menuai kritik. Hal itu dianggap sebagai sikap tidak peka terhadap kondisi kemiskinan warga dan gelombang pemutusan hubungan kerja di industri otomotif nasional.
Pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) berencana mengimpor 105.000 pikap dan truk dari India. Total nilai impornya mencapai Rp 24,66 triliun. Kendaraan itu ditujukan untuk mendukung pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Rincian pengadaannya mencakup 35.000 mobil pikap (4x4) dan 35.000 truk roda enam dari Tata Motors. Sisanya, 35.000 mobil pikap (4x4) produksi Mahindra & Mahindra Ltd.
Dari jumlah tersebut, 1.200 mobil dikabarkan telah tiba dan terparkir di Indonesia. Hal itu sebagai tahap awal realisasi kontrak impor.
Akan tetapi, semuanya tetap saja memicu perdebatan. Alasannya, kebijakan ini digulirkan di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum stabil.
Data hingga September 2025 mencatat angka kemiskinan mencapai 23,36 juta orang. Sementara itu, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada November 2025 sebesar 7,35 juta orang.
Rencana impor dalam skala besar tersebut bahkan memunculkan gelombang penolakan dari berbagai kalangan. Mereka menilai kebijakan ini berpotensi membebani anggaran negara dan tidak sensitif situasi sosial ekonomi masyarakat.
Selain itu, muncul kekhawatiran masuknya kendaraan dalam bentuk utuh (completely build up/CBU) berdampak menekan daya saing industri otomotif nasional.
Salah satu penolakan muncul di Jawa Barat. Jabar, hingga kini, adalah pusat industri otomotif dan komponennya. Namun, itu tidak membuat banyak warga terjerat kemiskinan. Tercatat, ada 3,55 juta warga Jabar terjerat kemiskinan pada tahun 2025.
Ade Darmawan (54), pengemudi ojek online asal Ujungberung, Kota Bandung, adalah salah satu orang Jabar yang berjuang lepas dari kemiskinan.
Di usia tidak muda, Ade mengatakan, penghasilannya dari mengojek antara Rp 100.000-Rp 150.000 per hari atau sekitar Rp 2,5 juta per bulan. Semua digunakan untuk membiayai hidup istri dan dua anaknya.
Oleh karena itu, saat mendengar bakal ada mobil impor masuk ke Indonesia, Ade merasa tersinggung. Alih-alih menyejahterakan warga, ia menuding pemerintah memberi keuntungan pada negara lain.
”Saya benar-benar menantikan janji pemerintah memberi pendidikan dan kesehatan murah tapi yang datang malah kabar impor mobil India" kata Ade yang kesal karena saat itu sudah dua jam menunggu tidak ada pelanggan yang masuk ke aplikasi ojek online-nya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (FSP LEM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Muhamad Sidarta mengatakan, kebijakan itu rawan menghancurkan masa depan rekan-rekannya.
Ia menegaskan, sektor yang diwakilinya merupakan sektor logam, elektronik, dan mesin yang menjadi tulang punggung industri otomotif nasional. Jabar menjadi basis terbesar dengan persebaran anggota serikat pekerja dari Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang hingga Cirebon,” katanya.
Sidarta berpendapat, impor ratusan ribu pikap tidak sejalan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk hilirisasi dan industrialisasi di dalam negeri. Bukannya menambah lapangan pekerjaan tapi rentan memicu PHK massal di sektor industri otomotif dan komponennya. Padahal, angka PHK buruh sudah mencapai sekitar 10.000 orang sejak bulan Juni hingga akhir tahun 2025.
"Dalam kondisi industri yang tidak baik seperti ini, seharusnya pemerintah mengutamakan produksi dalam negeri agar tidak terjadi efisiensi dan PHK,” ujarnya.
Hal senada disuarakan Fajar Sudiar, salah satu pelaku industri otomotif nasional. Ia menyatakan, kebijakan impor 105.000 unit pikap menimbulkan tanda tanya besar di tengah kondisi industri otomotif nasional yang sedang terpuruk.
“Kapasitas produksi kendaraan nasional mencapai 2,5 juta unit per tahun dari lebih 30 produsen aktif. Namun pada 2025 baru terutilisasi sekitar 1,1 hingga 1,2 juta unit,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut hanya melihat harga kendaraan semata, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. “Produksi satu kendaraan di dalam negeri melibatkan banyak komponen lokal. Efek dominonya sangat luas terhadap ekonomi, tenaga kerja, dan sektor informal,” ujarnya.
Dengan tibanya 1.200 mobil pikap impor dari India, polemik kebijakan tersebut kian menguat. Pemerintah dituntut mempertimbangkan dampaknya terhadap industri otomotif nasional serta kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan.
