Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) mengatakan, pembelian sejumlah komoditas pangan dari Amerika Serikat (AS) dalam perjanjian dagang tidak akan mengganggu program ketahanan pangan dan tidak menyaingi produk petani dalam negeri.
Tim Pakar sekaligus Tenaga Ahli Utama Bakom, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan komoditas agrikultur yang diimpor dari AS merupakan produk yang tidak bersinggungan langsung dengan produksi dalam negeri.
Ia menjelaskan, pemerintah tetap menerapkan mekanisme pengamanan ketat untuk imporasi komoditas pangan strategis seperti jagung dan beras. Hal ini bertujuan agar kebijakan impor tidak menimbulkan dampak negatif bagi petani lokal.
"Komitmen untuk membeli barang-barang tersebut adalah tidak sangat mengganggu produksi kita. Misalnya beras, itu sangat terbatas karena mereka (AS) juga bukan produsen beras," kata Fithra di Kantor Bakom, Gedung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Jakarta, Rabu (25/2).
Ia mengatakan komitmen impor Indonesia terhadap sejumlah produk pangan dari AS bersifat terbatas dan selektif. Menurutnya, setiap rencana impor akan dibicarakan dengan kementerian teknis, khususnya sektor pertanian, agar mencegah dampak negatif terhadap petani dan pasar domestik.
Pemerintah juga membuka ruang evaluasi apabila impor dinilai berpotensi mengganggu kepentingan ekonomi lokal. "Kalau dianggap ini mengganggu kepentingan ekonomi lokal, kita bisa bernegosiasi lagi," ujar Fithra.
AS dan Indonesia menyepakati serangkaian kesepakatan komersial bernilai total sekitar US$ 33 miliar mencakup sektor pertanian, kedirgantaraan, dan energi.
Dalam rincian kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen melakukan pembelian komoditas energi asal AS dengan nilai sekitar US$ 15 miliar. Selain itu, terdapat pengadaan pesawat komersial serta barang dan jasa terkait penerbangan senilai sekitar US$ 13,5 miliar, termasuk dari perusahaan manufaktur pesawat Boeing.
Sementara itu, kesepakatan di sektor pertanian mencakup pembelian produk-produk pertanian asal AS dengan nilai lebih dari US$ 4,5 miliar.
