Bisnis.com, JAKARTA – Dalam pipeline IPO Bursa Efek Indonesia (BEI) per 20 Februari 2026 terdapat 8 perusahaan yang akan melakukan penawaran umum perdana saham. Dari 8 itu, 3 merupakan perusahaan skala menengah dengan aset Rp50 miliar sampai Rp250 miliar, dan 5 perusahaan skala besar dengan aset lebih dari Rp250 miliar.
Dari sektornya, mayoritas calon emiten IPO adalah perusahaan basic materials dan financials yang masing-masing berjumlah 2 perusahaan. Sementara itu, belum ada satu pun realisasi IPO hingga Februari 2026 ini, berbeda dengan kondisi tahun lalu di rentang waktu yang sama.
Reydi Octa, Pengamat Pasar Modal menilai kombinasi faktor global dan domestik membuat awal 2026 masih sepi IPO. Menurutnya, sentimen risk-off masih terasa pasca tekanan rating dan ketidakpastian regulasi untuk adjustment indeks global. Valuasi juga belum sepenuhnya stabil, sehingga calon emiten cenderung wait and see agar bisa masuk dengan optimal. Di sisi lain, investor masih selektif, tidak lagi agresif seperti 2021–2022.
"Justru dua sektor ini relatif logis. Basic materials diuntungkan dari siklus komoditas yang mulai stabil dan potensi proyek hilirisasi. Sementara financial diuntungkan dari tren suku bunga yang mulai rendah. Jadi secara makro, momentumnya ada, tinggal timing pasar dan story fundamental yang harus kuat," kata Reydi kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).
Dalam agenda transformasi pasar modal, Otoritas Bursa terlihat memprioritaskan kualitas emiten IPO dibanding kuantitas atau jumlah perusahaan go public. Hal itu menurutnya punya sisi positif, yakni bisa meningkatkan kualitas market cap, free float, dan menarik arus dana asing karena likuiditas lebih dalam. Ini penting untuk positioning Indonesia di indeks global. Minusnya, ruang bagi emiten kecil bisa makin sempit dan pasar bisa terlihat makin terpusat pada big caps.
Sementara itu, Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata menilai di awal 2026 memang bukan momentum yang ramah untuk IPO. Selain volatilitas global akibat tensi tarif dan sovereign outlook Indonesia yang sempat mendapat tekanan dari Moody’s, pasar juga masih mencerna isu metodologi free float MSCI dan implementasi aturan baru BEI yang mewajibkan free float minimum 15% sejak awal pencatatan serta keterbukaan UBO di atas 1%.
Baca Juga
- Menimbang Dampak Free Float IPO 15% ke Strategi Trading Saham
- Penurunan BI Rate Berpeluang Dongkrak Emiten IPO Semester II/2026
- BEI Sebut 8 Perusahaan Masuk Antrean IPO, 5 Aset Skala Besar
Kombinasi regulasi yang lebih ketat dan sorotan tata kelola membuat sebagian calon emiten—terutama yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi—memilih wait and see.
"Bahkan ada rumor satu kandidat besar menunda rencana listing karena merasa belum siap dengan eksposur dan tekanan regulasi baru," kata Liza.
Dia melanjutkan, secara global tren IPO awal tahun ini juga relatif selektif. Misalnya di Amerika Serikat dan Asia, hanya perusahaan dengan neraca kuat dan valuasi rasional yang berani masuk pasar, sehingga sentimen kehati-hatian ini tidak hanya terjadi di Indonesia.
"Namun dari sisi sektor, basic materials dan financial justru punya narasi makro yang cukup relevan. Basic materials mendapat tailwind dari agenda hilirisasi mineral, kebutuhan bahan baku transisi energi, serta potensi pemulihan permintaan China, sehingga kebutuhan capex dan penguatan struktur modal menjadi alasan rasional untuk menggalang dana publik," jelasnya.
Sementara itu, sektor financial diuntungkan oleh stabilitas BI-Rate, pertumbuhan kredit yang masih positif, serta kebutuhan permodalan untuk ekspansi digital dan penguatan CAR di tengah standar tata kelola yang makin ketat. Artinya, Liza menggarisbawahi, meski jendela pasar sempit, sektor ini relatif punya story yang bisa dijual ke investor institusi.
Dalam hal fokus otoritas yang kini menyasar pada emiten skala besar, menurutnya memiliki sisi positif karena dapat memperdalam likuiditas, memperbesar market cap, dan memperbaiki persepsi kualitas pasar di mata global fund manager, terutama pasca isu governance dan free float. Menurutnya, emiten besar dengan free float memadai juga lebih berpeluang masuk indeks global sehingga mendatangkan passive inflow.
Namun minusnya, kata dia, jika terlalu berat ke korporasi besar, pipeline emiten menengah bisa terpinggirkan dan fungsi pasar modal sebagai sarana pembiayaan UMKM naik kelas menjadi kurang optimal.
"Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara kualitas, transparansi, dan inklusivitas agar pasar modal Indonesia tidak hanya besar secara kapitalisasi, tetapi juga sehat secara struktur," tandasnya.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
