REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bareskrim Polri mengungkap jaringan tindak pidana perdangan orang (TPPO) dengan modus jual beli bayi. Sebanyak 12 orang dijadikan tersangka dalam pengusutan kasus tersebut.
Wakabareskrim Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Nunung Syaifuddin mengatakan, tujuh bayi korban berhasil diselamatkan. Nunung mengatakan, penyidikan TPPO jual beli bayi ini terungkap dari pengembangan kasus penculikan bayi yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun lalu.
Baca Juga
Luna Maya Sebut Karakter Suzzanna Bukan Sekadar Karakter Horor
Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kanwil Kemenkum Gorontalo Gelar Sosialisasi AHU
AMSI: Kesepakatan Dagang AS-RI Ancam Industri Media Nasional
Bareskrim Polri melibatkan banyak direktorat dalam pengusutan kasus tersebut. Mulai dari Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Direktorat Tindak Pidana Umum, juga sektor lain.
“Dalam pengungkapan TPPO ini, dengan modus memperjualbelikan bayi dengan cara memberikan keterangan dan dokuman kelahiran atau identitas yang palsukan. Dari pengungkapan, penyidik menetapkan 12 orang sebagai tersangka dan berhasil menyelamat tujuh bayi korban,” kata Nunung di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menurut Nunung, tujuh bayi yang berhasil diselamatkan, bukan jumlah yang sedikit. Karena kata dia, setiap nyawa warga negara yang harus dijamin keselamatannya.
Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Nurul Azizah menerangkan, dari 12 orang dijadikan tersangka itu semuanya dari pengusutan yang dilakukan di Sumatera, Kalimantan, Bali, hingga Papua. Dari TPPO jual beli bayi tersebut, kepolisian menghitung putaran uang transaksi yang mencapai ratusan juta Rupiah (Rp). Modus yang dilakukan, kata Nurul, dengan penawaran adopsi ilegal melalui platform media sosial (medsos).
“Modus yang digunakan adalah menawarkan adopsi ilegal melalui platform digital seperti TikTok dan Facebook, lalu memperjualbelikan bayi dengan cara memberikan keterangan dan dokumen kelahiran/identitas yang dipalsukan,” kata Nurul.
Infografis Perdagangan Orang - (Infografis Republika)
