JAKARTA, KOMPAS.com – Fenomena penukaran mata uang atau money changer di jalanan Jakarta bukan sekadar praktik ekonomi pinggiran.
Namun, menjadi bagian dari pasar valas informal yang muncul karena adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terhadap transaksi valas cepat dan murah dengan layanan resmi yang relatif lebih mahal dan berprosedur.
Hal ini dikemukakan oleh Pengamat Ekonomi sekaligus Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman.
Baca juga: Potret Money Changer Jalanan di Kwitang, Bertahan di Tengah Sepinya Transaksi
Menurut Rizal, praktik money changer informal ini tetap bertahan karena kombinasi faktor struktural, seperti spread kurs bank yang relatif lebar, kebutuhan transaksi valas bernilai kecil namun cepat, misalnya untuk wisata, remitansi personal, atau impor skala mikro, serta prosedur formal yang dianggap tidak praktis.
“Selain itu, jaringan kepercayaan pelanggan yang sudah terbentuk lama membuat transaksi tetap berlangsung walau tidak resmi. Jadi ekonomi informal mengisi ruang yang belum sepenuhnya dilayani sektor formal,” ujar Rizal saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/2/2026).
Secara makro, keberadaan penukar dolar informal hampir tidak memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah karena volumenya sangat kecil dibanding transaksi perbankan dan interbank yang mencapai puluhan miliar dolar per hari.
Namun, Rizal menekankan bahwa risiko lebih besar ada pada integritas sistem keuangan, karena transaksi informal tidak tercatat dan bisa menjadi kanal aliran dana ilegal skala kecil.
Risiko yang dihadapi masyarakat cukup besar, antara lain potensi menerima uang palsu, manipulasi perhitungan kurs, hingga risiko kriminal seperti pengintaian dan perampokan karena transaksi tunai tanpa perlindungan hukum.
Tidak ada mekanisme pengaduan konsumen, sehingga jika terjadi kerugian, masyarakat tidak memiliki perlindungan legal.
Peran Bank Indonesia lebih pada pengaturan dan pengawasan melalui izin Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), kewajiban pelaporan, serta penerapan prinsip anti pencucian uang.
“Penindakan individu di lapangan berada pada aparat penegak hukum. Secara kebijakan, pendekatan efektif bukan hanya penertiban, tetapi juga memperbaiki desain pasar valas ritel dengan memperluas akses money changer resmi, memperkecil spread kurs, dan mempermudah transaksi valas mikro,” jelas Rizal.
Baca juga: Dari Krisis 98 ke Era Digital: Sisa-sisa Money Changer Trotoar Jakarta
Money changer jalanan di KwitangKompas.com menelusuri kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, di mana sejumlah money changer informal masih aktif beroperasi di trotoar.
Salah satu narasumber, Nana, hampir 58 tahun, menjalani profesi ini sejak era krisis moneter 1998.
Nana belajar dari temannya untuk membedakan uang asli dan palsu.
“Belajar sejak 1998, mulai serius sekitar 2000–2005. Saat krisis dulu ramai, banyak orang menukar dolar karena nilai rupiah jatuh,” ujar Nana saat ditemui langsung.
