Jakarta ERANASIONAL.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pengelolaan sampah di wilayah perkotaan membutuhkan pendekatan hilir-hulu yang kuat, serta kepemimpinan kepala daerah yang tegas. Tanpa keduanya, penumpukan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) tak terhindarkan.
Hal tersebut disampaikannya dalam keynote speech pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Mendagri menjelaskan, pendekatan berbasis hulu-hilir relatif efektif diterapkan di daerah pedesaan yang memiliki ikatan sosial kuat. Namun, di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, pendekatan hilir-hulu menjadi pilihan yang realistis.
Dalam konteks tersebut, masyarakat umumnya hanya mengumpulkan sampah di bak atau tempat penampungan. Tugas pemerintah daerah (Pemda) adalah memastikan pengangkutan berlangsung cepat dan konsisten melalui pasukan kebersihan yang solid serta terawasi.
Ia mengingatkan, keberhasilan tata kelola tersebut sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala daerah dalam menggerakkan dan mengawasi jajarannya.
“Pasukan kebersihan ini sangat bergantung dari leadership kepala daerah, kepedulian, passionnya. Yang enggak punya passion ya cuek-cuek aja,” tandasnya.
Keberhasilan Pasukan Kebersihan di Jakarta
Mendagri mencontohkan keberhasilan pasukan kebersihan di Jakarta yang bekerja sejak dini hari, serta pengalaman di Palembang yang mampu menjaga kota tetap bersih karena pengawasan berjalan efektif.
Untuk memperkuat kendali operasional, ia mendorong pemanfaatan teknologi seperti closed circuit television (CCTV) guna memantau titik rawan sampah, termasuk sumbatan di sungai dan kawasan padat. Dengan sistem tersebut, kepala daerah dapat segera menginstruksikan percepatan pembersihan kepada jajaran terkait.
Menurutnya, tanpa pengawasan dan sistem yang disiplin, pendekatan hilir hanya akan memindahkan persoalan ke TPA dan membentuk timbunan sampah dalam skala besar.
Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya keselarasan program daerah dengan kebijakan nasional dalam pengolahan sampah menjadi energi. Pemda diminta fokus membangun jejaring pengumpulan dan menyiapkan lahan, sementara teknologi pengolahan diselaraskan dengan kebijakan pusat.
“Pemerintah daerah cukup membangun jejaring untuk meng-collect, mendorong masyarakat mengumpulkan sampah, di bak, kumpulkan, bawa ke lokasi. Nah lokasinya disiapkan juga tanahnya kerja sama dengan pemerintah daerah untuk incinerator dan lain-lain,” tandasnya.
Melalui Rakornas ini, Mendagri menegaskan bahwa pengelolaan sampah perkotaan menuntut disiplin sistem, pengawasan yang konsisten, dan kepemimpinan yang responsif agar persoalan tidak terus berulang setiap tahun.
