BEKASI, KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf blak-blakan mengenai penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Ia mengakui sosialisasi penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JKN masih belum optimal.
"Kami akan perbaiki mekanismenya ya. Kami apresiasi usulan itu (sosialisasi)," ujar Saifullah saat kunjungan program bantuan operasi katarak di RS Bhakti Husada, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Rabu (25/2/2026).
Baca juga: DPR Harus Ajukan Hak Interpelasi Sikapi Perjanjian Dagang Indonesia-Amerika
Skema Masa Tenggang Sebelum Nonaktif
Saifullah menjelaskan, pemerintah akan menerapkan masa tenggang sebelum status kepesertaan dinonaktifkan.
Nantinya, peserta BPJS Kesehatan PBI JKN akan diberi waktu untuk melakukan reaktivasi atau menyampaikan keberatan.
"Jika dua bulan kemudian tidak ada reaktivasi atau tidak ada keberatan, maka kita akan nonaktifkan pada bulan berikutnya," kata dia.
Rumah Sakit Diminta Tetap Layani Pasien
Ia menegaskan tidak boleh ada warga yang putus asa berobat hanya karena persoalan administrasi atau biaya.
"Kami berharap rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS untuk tetap bisa melayani pasien yang kebetulan dinonaktifkan," ujarnya.
Menurut dia, skema pembayaran dapat dikoordinasikan antara Kementerian Sosial dan pihak rumah sakit.
Baca juga: Banyak Lapangan Padel Tak Berizin, Pegiat: Harus Berani Boikot!
"Soal siapa yang membayar bisa kita bahas. Seperti melalui Kitabisa.com. Kami juga akan kerja sama dengan pemerintah daerah," kata Saifullah.
Ia mengatakan, jika pemerintah daerah belum memiliki anggaran pada tahun berjalan, pembayaran dapat direncanakan melalui APBD tahun berikutnya.
Ia menegaskan kolaborasi lintas pihak menjadi kunci agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan.
"Kalau rumah sakitnya juga enggak berani bertindak karena tidak ada yang jaminan, ya kita jamin. Tapi saya enggak bisa bayar tahun ini, karena APBD harus direncanakan setahun sebelumnya," kata dia.
Pengalihan Bantuan agar Tepat Sasaran
Saifullah memastikan penonaktifan jutaan peserta BPJS PBI JKN bukan bentuk pengurangan alokasi bantuan.
