KOMPAS.com – Pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Percepatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan dan Laporan Pembangunan Huntap yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Tito yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan, pembangunan hunian dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan, baik dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun dukungan gotong royong dari sejumlah pihak.
“Huntap ini dibangun melalui APBN oleh Kementerian PKP dalam bentuk kompleks perumahan,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (26/2/2026).
Selain pembangunan dalam bentuk kompleks, penyediaan hunian di luar kawasan tersebut akan didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Baca juga: Jember Rawan Multibencana, BNPB Ingatkan Pentingnya Mitigasi di Tengah Cuaca Ekstrem
Dukungan juga melibatkan kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Tito secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang turut berkontribusi dalam penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.
“Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah memberikan kontribusi dan solidaritas kepada masyarakat yang tertimpa musibah,” katanya.
Senada dengan Tito, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pembangunan hunian dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor agar dapat segera diserahkan kepada masyarakat.
“Kami berupaya agar dalam waktu dekat bisa diserahkan kepada rakyat,” ujarnya.
Baca juga: Gus Fawait Apresiasi Komitmen Kementerian PU Percepat Pembangunan Infrastruktur Jember
Pemerintah juga memastikan infrastruktur pendukung, seperti jaringan listrik, air bersih, dan akses jalan, tersedia sehingga hunian dapat langsung dimanfaatkan.
Rapat tersebut sekaligus membahas sejumlah kendala teknis guna mempercepat penyelesaian pembangunan.
Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Sugianto Kusuma.
Hadir pula Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Vasko Ruseimy.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
