Dalam beberapa hari terakhir, publik terusik oleh pengakuan Sasetyaningtyas, yang kisahnya viral karena dengan bangga memamerkan anaknya yang telah berstatus WNA. Ragam hujatan pun muncul. Ada yang mengatakan, kacang lupa kulit, tidak tahu berterima kasih, sombong, atau ragam hujatan lainnya.
Sasetyaningtyas terdengar tidak sedang marah, jujur, dan penuh cinta pada negeri yang telah membesarkan harapannya.
Di sanalah kita terdiam.
Sebab di balik kisah itu, tersimpan pertanyaan besar, untuk siapa sesungguhnya beasiswa negeri ini disiapkan? Untuk kebanggaan statistik? Untuk prestige global? Ataukah untuk masa depan Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan?
Program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) lahir dari niat luhur: menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi anak bangsa, menyiapkan pemimpin masa depan, dan membangun peradaban. Dana yang dikelola bukan uang biasa. Ia adalah amanah rakyat dari pajak pedagang kecil, petani, buruh, dan nelayan yang dititipkan dengan penuh harap.
Maka, ketika sebagian penerimanya memilih jalan hidup yang menjauh dari tanah air, kegelisahan pun muncul. Bukan karena iri. Bukan karena sempit berpikir. Tetapi karena ada rasa kehilangan yang sulit diucapkan.
Kesejahteraan Tidak Boleh Melukai NuraniTidak dapat dipungkiri, setiap manusia berhak mencari kehidupan yang lebih baik. Upah layak, fasilitas memadai, lingkungan kerja sehat, dan jaminan masa depan adalah kebutuhan yang wajar. Kita tidak boleh memvonis mereka yang memilih bekerja di luar negeri sebagai “tidak nasionalis”.
Namun, ada batas halus yang perlu dijaga: jangan sampai ikhtiar menuju sejahtera justru mencederai nurani kolektif bangsa.
Ketika pendidikan seseorang dibiayai penuh oleh negara, sesungguhnya yang terjadi bukan sekadar transaksi finansial. Itu adalah ikatan moral. Ada kontrak sunyi antara penerima dan rakyat: “Kami membiayaimu, agar engkau kembali mengabdi.”
Jika ikatan ini rapuh, maka beasiswa kehilangan ruhnya. Ia berubah dari instrumen pembangunan menjadi sekadar tiket mobilitas sosial individual.
Saatnya Re-evaluasi dengan Kepala Dingin dan Hati JernihKisah Sasetyaningtyas seharusnya tidak dibaca sebagai skandal, melainkan sebagai cermin. Cermin untuk melihat kembali model pengelolaan beasiswa nasional kita.
Re-evaluasi bukan berarti curiga. Ia adalah tanda kedewasaan. Beberapa langkah reflektif yang layak dipertimbangkan:
Pertama, penguatan ikatan nilai sejak awal.Seleksi tidak cukup mengukur IPK dan TOEFL. Ia juga harus membaca komitmen kebangsaan, kepekaan sosial, dan visi pengabdian.
Kedua, sistem pendampingan pasca-studi.Alumni jangan dibiarkan berjalan sendiri. Negara perlu hadir sebagai mitra karier: membuka akses riset, industri, birokrasi, dan inovasi.
Ketiga, skema pengabdian yang fleksibel.Kontribusi tidak selalu harus pulang permanen. Transfer teknologi, kolaborasi riset, jejaring global, dan investasi sosial juga bisa menjadi bentuk bakti.
Keempat, ekosistem dalam negeri yang lebih manusiawi.Jujur harus diakui: banyak yang enggan pulang bukan karena tak cinta tanah air, tetapi karena sistem kerja yang belum adil, minim apresiasi, dan penuh birokrasi.
Jika rumah belum nyaman, wajar bila penghuninya ragu kembali.
Nasionalisme dan Sustainability: Dua Sayap Masa DepanNasionalisme hari ini tidak lagi cukup dengan slogan. Ia harus berwujud dalam keberlanjutan (sustainability): keberlanjutan ilmu, karakter, dan kontribusi.
Beasiswa yang berkelanjutan bukan hanya menghasilkan lulusan hebat, tetapi juga manusia yang setia pada nilai. Bukan hanya pintar bersaing, tetapi juga bijak berbagi. Bukan hanya sukses pribadi, tetapi juga kuat secara kolektif.
Kita tidak sedang membangun generasi “pemenang global” semata. Kita sedang menyiapkan penjaga masa depan bangsa.
Penutup: Merawat Asa, Menjaga Amanah.Kisah Sasetyaningtyas mengajarkan kita satu hal bahwa cinta pada negeri sering kali hadir dalam bentuk paling sederhana dalam doa seorang ibu, dalam kegelisahan seorang warga, dalam harapan yang tak sempat diucap.
LPDP adalah mahkota intelektual Indonesia. Ia harus dijaga, bukan dengan kecurigaan, tetapi dengan kebijaksanaan. Bukan dengan amarah, tetapi dengan keberanian memperbaiki diri.
Negara tidak boleh lelah memupuk anak-anak terbaiknya. Dan anak bangsa tidak boleh lupa dari mana mereka tumbuh. Sebab pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang sejauh mana kita melangkah, tetapi tentang ke mana kita kembali.
Dan Indonesia, dengan segala luka dan cintanya, selalu menunggu bukan sebagai majikan, tetapi sebagai ibu yang berharap anak-anaknya pulang, membawa cahaya, bukan sekadar cerita keberhasilan.
