FAJAR, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melalui Safari Ramadan yang digelar di Masjid Babaussalam, Kecamatan Biringkanaya, Kamis (26/2/2026), menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga ketertiban, kebersihan, serta memperkuat kebersamaan selama bulan suci Ramadan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan bahwa Safari Ramadan bukan sekadar acara seremonial, melainkan ruang strategis untuk membangun silaturahmi dan mempererat kolaborasi antara pemerintah dan warga.
“Safari Ramadan menjadi ruang untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah ini,” katanya di hadapan jemaah saat melaksanakan Shalat Isya dan Tarawih berjamaah.
Munafri juga merespons aspirasi yang disampaikan oleh pengurus masjid dan tokoh masyarakat mengenai kondisi lorong-lorong di wilayah tersebut, menunjukkan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti keluhan warga secara langsung.
Lebih lanjut, Munafri berharap masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah ritual semata, melainkan menjadi pusat peradaban yang membina generasi muda dan menjadi solusi persoalan sosial masyarakat.
“Masjid ini mudah-mudahan tidak hanya dipakai sebagai ritual salat lima waktu, tapi seyogianya menjadi pusat peradaban. Tempat membangun generasi Qur’ani, dengan pendidikan agama sejak tahap awal untuk anak-anak,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung kebijakan baru Pemkot Makassar yang melaksanakan pemilihan ketua RT/RW secara langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, langkah ini bertujuan menghadirkan pemimpin wilayah yang benar-benar memahami kondisi dan karakter warga setempat serta mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah.
“Inilah kami lakukan, supaya bisa menjadi mata dan telinganya pemerintah untuk melihat hal-hal apa lagi yang mungkin belum hadir pemerintah di tempat itu,” bebernya.
Munafri turut menanggapi isu penertiban bangunan yang berdiri di atas trotoar dan saluran drainase. Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengembalikan hak-hak masyarakat yang selama ini terampas.
“Pedestrian dan trotoar dibangun menggunakan uang pemerintah untuk memberikan hak kepada pejalan kaki. Bukan untuk ditempati membangun rumah atau tempat usaha,” tegasnya.
Dia menambahkan bahwa mencari nafkah adalah hak setiap warga, tetapi tidak boleh dilakukan di tempat yang dilarang apalagi jika ruang publik tersebut dikomersialkan oleh oknum tertentu.
“Dampak bangunan lapak di atas saluran air drainase menyebabkan kesulitan pembersihan dan berpotensi menimbulkan banjir,” pungkasnya.
Munafri berharap sinergi yang baik antara pemerintah, aparat kewilayahan, dan masyarakat dapat menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bersama-sama.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan serta memperkuat koordinasi antara RT/RW, lurah, camat, hingga aparat keamanan seperti kepolisian dan TNI jika terjadi persoalan di wilayah.
