Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (26/2).
Acara tersebut turut dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, serta ratusan perwakilan kepala sekolah dari berbagai jenjang.
Dalam acara tersebut, sejumlah kepala sekolah menyampaikan langsung keluhan soal teknis program pendidikan kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam dialog sebelum berbuka puasa.
Salah satu curhatan datang dari Kepala Sekolah SD Bakti Luhur Jakarta Selatan yang menyoroti pencairan dana program Sekolah Swasta Gratis (SSG). Ia mengaku program tersebut sangat membantu siswa dari keluarga kurang mampu, namun proses pencairannya dinilai terlalu lama.
“Namun Ibu, dalam pelaksanaan pencairannya jangan enam bulan, Bu. Saya bingung, anak buah saya nagih terus,” ujarnya di hadapan Pramono.
Ia berharap pencairan dana bisa dilakukan lebih cepat agar operasional sekolah tidak terganggu.
“Jadi enam bulan baru cair, Pak. Kalau bisa jangan tiap bulan, tapi tiga bulan lah gitu ya. Jadi ada rasa lapangnya juga, Pak,” lanjutnya.
Menanggapi hal itu, Pramono langsung meminta jajaran Dinas Pendidikan untuk memperhatikan aspirasi tersebut.
“Bu Nana, Pak Joko, harap didengar nih tiga bulan. Ini permohonan di bulan puasa, semoga terkabul,” kata Pramono.
Selain soal pencairan dana sekolah, dalam dialog tersebut juga muncul berbagai masukan terkait program pendidikan lain seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga zonasi penerimaan siswa.
Kepala SMP Negeri 49 Jakarta Timur, Abdul Basir, mengusulkan agar program Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak hanya berfungsi sebagai bantuan biaya pendidikan, tetapi juga memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi.
“Anak-anak kami menginginkan ada tambahan nama gitu ya, KJP Plus Prestasi. Jadi anak-anak kami yang berprestasi itu ada penghargaan, Pak Gubernur,” ujar Abdul Basir di hadapan Pramono.
Masukan lain datang dari Kepala SDN Kelapa Gading Timur 01 Jakarta Utara, Sri Rumiyati. Ia menyoroti sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai terlalu sempit karena hanya mempertimbangkan wilayah RT.
“Nah prioritas pertama itu hanya menyangkut RT, kalau bisa areanya agak diperluas, Pak, RW gitu maksudnya,” kata Sri.
Ia mencontohkan banyak warga yang rumahnya sangat dekat dengan sekolah namun berada di RT berbeda sehingga tidak masuk prioritas.
“‘Bu, rumah saya itu di RT sebelah tapi bel sekolah kedengeran di rumah saya, masa anak saya nggak dapat,’” tuturnya menyampaikan keluhan warga.
Menanggapi berbagai curhatan tersebut, Pramono langsung meminta jajaran Dinas Pendidikan menindaklanjuti masukan yang disampaikan para kepala sekolah.
Pramono menilai dialog langsung seperti ini penting untuk memastikan kebijakan pendidikan berjalan efektif di lapangan.
