Strategi Pemerintah dalam Alokasi Dana MBG Dinilai Layak Diapresiasi

Jakarta: Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa irisan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi dana pendidikan dalam APBN 2026 merupakan kewenangan penuh pemerintah. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis mengingat target penerima manfaat mencapai 83 juta jiwa yang mayoritas merupakan siswa sekolah.

"Kebijakan ini kaitannya dengan follow the program, yaitu anggaran mengikuti fungsi dan peran programnya karena fungsinya memperkuat gizi anak-anak Indonesia yang sebagian besar mereka dalam rentang umur siswa sekolah," ujar Misbakhun di Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 26 Februari 2026.
 

Misbakhun menjelaskan, pola alokasi ini merupakan bentuk cross-cutting policy yang sah secara konstitusional. Menurutnya, ketika pemerintah memperbesar jangkauan penerima manfaat program MBG, maka terjadi strategi cutting budget policy dalam kebijakan alokasinya untuk memastikan program andalan Presiden Prabowo Subianto ini berjalan optimal.

"Sebagai strategi alokasi, maka pilihan tersebut diambil dan dilakukan. Ini murni wilayah strategi alokasi anggaran yang menjadi kewenangan penuh pemerintah sebagai pemilik mandat mengoperasionalkan APBN," ujar Misbakhun.


Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat ditemui di Komplek Parlemen, Jakarta. Foto: ANTARA/Bayu Saputra.

Politikus Golkar ini meminta semua pihak untuk tidak membenturkan program MBG dengan mandat anggaran pendidikan 20 persen. Ia menilai polemik tersebut cenderung berlebihan dan tidak proporsional, karena kenaikan jumlah APBN setiap tahun secara otomatis ikut meningkatkan nilai anggaran pendidikan.

"Sebagai pilihan kebijakan anggaran, strategi itu layak diberi apresiasi. Jadi, jangan malah dipermasalahkan bahkan dipolitisasi sebagai misalokasi anggaran," kata Misbakhun.

Ia menambahkan, pelaksanaan program MBG di daerah sejauh ini berjalan lancar berkat peran aktif Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, pemerintah juga tetap berkomitmen memperkuat sektor pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat di pelosok daerah.

“Sekarang ada pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial sebagai penggerak teknisnya. Ini adalah bukti dan komitmen nyata dari pemerintah," ujar Misbakhun.