S&P Global Ratings menyoroti meningkatnya tekanan fiskal, khususnya biaya pembayaran utang yang lebih tinggi. Lembaga pemeringkat pemeringkat global tersebut mengingatkan tekanan fiskal itu bisa berimbas ke penurunan peringkat utang Indonesia.
Analis S&P Global Ratings, Rain Yin, menilai pembayaran bunga sangat mungkin melebihi ambang batas utama 15 persen dari pendapatan pemerintah tahun lalu. Jika tetap di atas ambang batas secara berkelanjutan, hal itu dapat memicu pandangan yang lebih negatif terhadap peringkat kredit tersebut.
Meskipun S&P belum mengubah prospek stabil pada peringkat kredit BBB Indonesia, pernyataan tersebut menunjukkan kekhawatiran yang meluas tentang posisi fiskal Indonesia. Moody's Ratings Inc. pada awal Februari mengubah prospek peringkat Baa2 Indonesia menjadi negatif dari stabil, dengan alasan melemahnya tata kelola dan risiko fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan Moody's, bersamaan dengan peringatan dari MSCI tentang perlunya reformasi pasar yang semakin memperburuk sentimen di kalangan investor asing di Indonesia. Sebagai tanggapan, pemerintah telah mengumumkan reformasi dan mengatakan bahwa ekonomi sedang pulih.
S&P menyoroti rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan sebagai metrik kunci, dengan Indonesia secara konsisten berada di bawah 15 persen untuk waktu yang lama. Namun, rasio tersebut meningkat secara signifikan sejak pandemi dan tidak menurun dengan cepat.
Yin mengatakan Indonesia yang membatasi defisit fiskal sebesar 3 persen dari produk domestik bruto, mengalami defisit 2,9 persen atau lebih tinggi dari perkiraan tahun lalu karena pendapatan yang lemah.
S&P menyatakan melemahnya pendapatan secara berkelanjutan dapat membuat beban bunga Indonesia tetap tinggi dan mengikis penyangga fiskal yang menopang peringkat utang.
“Dua perkembangan yang kami pantau dengan sangat cermat adalah kerangka fiskal jangka menengah, apakah terus didukung oleh kebijakan aturan fiskal yang mapan, dan kedua, perkembangan pendapatan,” kata Yin dikutip dari Bloomberg, Jumat (27/2).
Saham di Bursa Efek Indonesia anjlok paling parah dalam beberapa dekade pada akhir Januari 2026 lalu setelah MSCI memperingatkan Indonesia mungkin akan diturunkan peringkatnya dari status pasar negara berkembang, jika gagal mengatasi kekhawatiran tentang kemampuan investasi dan transparansi. Regulator langsung menanggapi dengan meluncurkan rencana reformasi pasar yang mencakup persyaratan lebih tinggi untuk saham yang tersedia untuk diperdagangkan atau saham yang beredar bebas.
Penurunan saham Indonesia baru-baru ini tidak akan langsung berdampak pada peringkat kredit, tetapi S&P menekankan penting untuk memulihkan kepercayaan investor asing agar menghindari risiko arus keluar modal yang dapat meningkatkan biaya pembiayaan, menekan rupiah, dan melemahkan keuangan publik.
“Ada kemungkinan tekanan pada harga akan meningkat jika bobot indeks berubah, atau jika reklasifikasi benar-benar terjadi. Hal ini dapat memengaruhi atau menyebabkan pembalikan modal asing dari bursa saham Indonesia,” kata Direktur Pelaksana dan Pemimpin Sektor Peringkat Kedaulatan Asia Pasifik, Kim Eng Tan.
Tan mengatakan jika dana asing keluar secara signifikan, likuiditas di pasar modal akan terpengaruh dan mengakibatkan kenaikan biaya pembiayaan bagi pemerintah dan dunia usaha. Ia menuturkan investor juga memegang instrumen utang jangka pendek dan deposito di pasar domestik.
Arus masuk yang melemah juga bisa membuat Bank Indonesia (BI) untuk menarik cadangan devisa untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
