SdanP Beri Alarm soal Bunga Utang RI saat Purbaya Pede Fiskal Sehat, Ini Datanya

S&P Global Ratings memperingatkan, meningkatnya tekanan fiskal akibat pembayaran utang yang lebih tinggi dapat meningkatkan risiko penurunan rating Indonesia. Beban bunga utang yang harus dibayarkan pemerintah terus meningkat dengan alokasi tahun ini mencapai Rp 599,4 triliun atau 19% dari target penerimaan negara.

Analis S&P Global Ratings Rain Yin menjelaskan, rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan Indonesia secara konsisten selalu berada di bawah 15% untuk waktu yang lama. Namun, rasio tersebut meningkat secara signifikan sejak pandemi dan tidak menurun dengan cepat.

Rain Yin melihat, rasio pembayaran bunga utang pemerintah kemungkinan besar telah melampaui 15% terhadap penerimaan negara.

“Jika rasio tersebut tetap berada di atas ambang batas itu, hal tersebut dapat mendorong pandangan yang lebih negatif terhadap peringkat Indonesia,” kata Rain Yin dalam sebuah webinar dikutip dari Bloomberg, Jumat (27/2).

Dalam metodologi pemeringkatan S&P, rasio bunga terhadap penerimaan menjadi indikator penting untuk menilai daya tahan fiskal. Pemerintah yang biasanya merilis data realisasi pembayaran bunga utang dalam dokumen APBN Kita kini tak lagi menampilkannya. 

Namun dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan belanja bunga utang sebesar Rp 552,1 triiun. Jika membandingkannya dengan penerimaan dalam APBN 2025 sebesar Rp 3.051 triliun maka rasionya mencapai 18,4%, sedangkan jika dibandingkan realisasi penerimaan APBN 2025 maka rasionya mencapai 20%, 

Pembayaran bunga utang melonjak drastis dalam beberapa tahun terakhir, dan juga menelan porsi yang semakin besar dalam belanja negara.

Untuk tahun 2026 saja, pembayaran bunga utang setara 19% dari total belanja pemerintah dalam APBN.  Sedangkan pada tahun 2025, realisasi pembayaran utang pemerintah mengambil porsi 16% dari realisasi belanja. 

Meski begitu hingga saat ini S&P belum mengubah prospek stabil pada peringkat kredit BBB Indonesia, pernyataan tersebut menunjukkan meningkatnya kekhawatiran terhadap posisi fiskal negara.

Sinyal waspada dari S&P muncul tidak lama setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan defisit APBN Indonesia lebih sehat dibanding Malaysia dan Vietnam. Ia bahkan menyebut Indonesia “lebih jago” karena mampu menjaga defisit di bawah 3% PDB.

"Tapi lihat defisitnya berapa? Indonesia 2,29% dari PDB, Vietnam 3,60% dari PDB, Malaysia 6,41% dari PDB. Jadi, dia bayar pertumbuhan dengan ongkos yang besar sekali dibandingkan kita,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari, Senin (23/2).  

Berdasarkan catatan Katadata, tren rasio defisit APBN terhadap PDB dalam beberapa tahun terakhir juga mengalami kenaikan cukup tajam. Laporan terbaru pemerintah, mengungkapkan defisit RI mencapai Rp 695,1 triliun atau 2,92% dari produk domestik bruto pada tahun lalu

Defisit ini membengkak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2,3% terhadap PDB yang tercatat sebesar Rp 507,8 triliun.

Sedangkan pada tahun 2023 pemerintah mencatatkan defisit hanya sebesar 1,65% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam nominal sebesar Rp 337,6 triliun.

Meski begitu lembaga pemeringkat tampaknya melihat persoalan dari sudut berbeda, bukan sekadar besar kecilnya defisit tahunan melainkan struktur dan kualitas fiskal jangka menengah.

Rain menjelaskan, Indonesia yang memiliki aturan pembatasan defisit fiskal maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB), mencatat defisit sebesar 2,9% tahun lalu yang lebih tinggi dari perkiraan akibat lemahnya penerimaan negara. 

Perkembangan ini dinilai S&P sebagai pergerakan yang “sedikit lebih cepat” ke arah risiko penurunan terhadap trajektori fiskal negara.

S&P menyebutkan, kelemahan penerimaan yang berkelanjutan dapat mempertahankan beban bunga utang pada level tinggi dan mengikis bantalan fiskal yang menopang peringkat kredit negara.

“Dua perkembangan yang kami cermati dengan sangat hati-hati adalah kerangka fiskal jangka menengah, apakah tetap berlandaskan aturan fiskal yang telah mapan, dan kedua, perkembangan penerimaan negara,” kata Rain.

S&P bukan satu-satunya yang memberi sinyal kehati-hatian. Moody’s Ratings pada awal Februari telah menurunkan prospek peringkat Indonesia dari stabil menjadi negatif. Lembaga tersebut menyoroti risiko tata kelola dan arah kebijakan fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.