BPKN Dukung Pelaksanaan MBG Ramadan Dievaluasi: Tanggung Jawab Negara Jamin Hak Konsumen

Petugas menyiapkan telur rebus untuk paket Makan Bergizi Gratis (MBG) Ramadan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pontianak Selatan di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (23/2/2026). (Sumber: Jessica Wuysang/Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Mufti Mubarok menyatakan pihaknya mendukung evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Ramadan 2026. Mufti menilai evaluasi penting untuk memastikan program MBG memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Mufti Mubarok usai Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan mengevaluasi MBG selama Ramadan, termasuk dari aspek kemasan, komposisi menu, hinga standar ditribusi.

"BPKN mendukung penuh langkah BGN dalam mengevaluasi Program MBG selama Ramadan. Ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak konsumen atas pangan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi," kata Mufti Mubarok dalam keterangan di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Baca Juga: BGN Minta SPPG Putus Kerja Sama dengan Mitra yang Mark Up Harga Bahan Baku MBG

Lebih lanjut, Mufti mengatakan MBG sebagai program strategis nasional yang menyangkut hak dasar masyarakat. Sehingga, kualitas, keamanan, dan transparansi MBG disebutnya harus dijadikan prioritas.

Mufti pun menyebut BPKN sebagai lembaga negara yang bertugas melindungi hak konsumen akan mengawal pelaksanaan program tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Program MBG adalah bentuk layanan publik yang menyentuh langsung masyarakat. Oleh karena itu kualitas makanan, keamanan kemasan, serta transparansi pelaksanaan harus dijaga. Evaluasi yang dilakukan BGN merupakan langkah tepat dan perlu didukung semua pihak," kata Mufti Mubarok dikutip Antara.

Selain itu, Mufti mendorong BGN melakukan evaluasi berkala untuk memastikan program MBG dilaksanakan secara maksimal. BGN pun disebut semestinya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam evaluasi, termasuk masyarakat, sekolah, dan lembaga pengawas.

"Evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan Program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, mungkin diperlukan lembaga pengawas BGN atau semacam dewan pengawas," katanya.

Baca Juga: Ramai-Ramai Kepala SPPG hingga Pengawas Keuangan Laporkan Minimnya Ruang Istirahat di Dapur MBG

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV