Bisnis.com, JAKARTA — Kekhawatiran akan tergerusnya penerimaan negara akibat kesepakatan dagang resiprokal terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), yang memangkas tarif impor hingga 0%, dinilai tidak beralasan.
Kekhawatiran tersebut muncul tak lepas dari fakta bahwa AS merupakan salah satu mitra dagang tradisional utama Indonesia. Kendati demikian, pemerintah dan pengamat pajak sepakat bahwa hilangnya potensi bea masuk akan dikompensasi oleh lonjakan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) seiring dengan membaiknya roda ekonomi.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menegaskan bahwa pembebasan tarif bea masuk dalam kerangka perdagangan bebas (free trade) sejatinya bukan barang baru bagi Indonesia.
Saat ini, ungkap Febrio, lebih dari 80% aktivitas ekspor dan impor Indonesia sudah terikat dalam skema perdagangan bebas yang mayoritas mematok tarif 0%. Oleh karena itu, sambungnya, penerimaan dari bea masuk dan bea keluar memang tidak lagi didesain sebagai andalan utama pengisian kas negara.
"Justru kita lihat, kalau ada peluang untuk free trade, itu artinya kerja sama perdagangan dan investasi. Kita bisa tawarkan dan mereka juga menawarkan hal yang sama. Penerimaan negara akan terdampak, tetapi sangat terbatas," jelas Febrio di Kantor Kemenkeu, dikutip pada Jumat (27/2/2026).
Febrio meyakini bahwa efek pengganda dari pembukaan akses pasar ini jauh lebih besar bagi perekonomian nasional. Menurutnya, perdagangan bebas bisa mengerek setoran PPh Badan.
Baca Juga
- Pengamat: MA Anulir Tarif Trump Picu Ketidakpastian Global
- Kantor Perwakilan Dagang AS Beberkan Sejumlah Negara Telah Capai Kesepakatan Tarif
"Jadi lebih dari nilai [bea masuk] yang kita korbankan. Itu sangat-sangat make sense," katanya.
Senada, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memaparkan bahwa secara historis, peran bea masuk memang terus menyusut.
Pasca Putaran Uruguay (1986–1994) dan berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 1994, penerimaan kepabeanan secara global tidak lagi dapat diandalkan sebagai sumber utama penerimaan negara.
Berdasarkan postur APBN 2026, kontribusi penerimaan kepabeanan terhadap total penerimaan perpajakan tercatat sangat kerdil, yakni hanya 3,43%. Jika dibedah lebih spesifik maka kontribusi bea masuk hanya menyumbang 1,58% dari total penerimaan perpajakan.
"Sedangkan kontribusi penerimaan bea masuk terhadap penerimaan kepabeanan dan cukai itu sendiri hanya 12,66%. [Saat ini] cukai, terutama cukai hasil tembakau menjadi kontributor terbesarnya," urai Fajry kepada Bisnis, Kamis (26/2/2026).
Dengan porsi yang terbilang minim tersebut, Fajry memproyeksikan pemberlakuan tarif 0% untuk komoditas asal AS tidak akan memukul target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun ini yang dipatok sebesar Rp336 triliun.
Menurut hitung-hitungannya, andaipun implementasi pembebasan tarif bea masuk AS tersebut dieksekusi secara penuh pada kuartal II/2026, potensi kerugian yang ditimbulkan tidak signifikan.
"Dampaknya hanya sebesar 0,475% dari total penerimaan kepabeanan dan cukai, atau hanya 0,059% dari total penerimaan perpajakan secara keseluruhan," jelasnya.
Meski demikian, Fajry memberikan catatan bahwa angka realisasi dampak tersebut bisa saja sedikit melebar. Pemantiknya, yaitu terjadi apabila pemberlakuan tarif 0% memicu fenomena pengalihan perdagangan, yang mana terjadi lonjakan volume impor barang dari Amerika Serikat yang masuk untuk menggantikan produk impor sejenis dari negara lain yang masih dikenakan tarif.
