Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran rumah subsidi program FLPP mencapai 19.741 unit hingga 26 Februari 2026. Capaian ini setara dengan 5,64% dari total target pemerintah tahun ini yang dipatok sebanyak 350.000 unit rumah.
Penyaluran bulanan menunjukkan tren kenaikan yang signifikan pada awal tahun ini. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa realisasi pada Februari mencapai 12.429 unit atau melonjak 69,98% dibandingkan Januari yang sebanyak 7.312 unit.
Secara geografis, Jawa Barat mendominasi penyaluran nasional dengan total 4.902 unit rumah atau sekitar 24,83%. Beberapa provinsi lain yang mencatatkan angka tertinggi adalah Sulawesi Selatan (1.838 unit), Jawa Tengah (1.633 unit), Banten (1.388 unit), dan Sumatera Selatan (1.208 unit).
Pada level kabupaten dan kota, Kabupaten Bekasi menempati posisi pertama dengan realisasi mencapai 1.322 unit rumah. Disusul oleh Kabupaten Bogor sebanyak 835 unit, Karawang 683 unit, Maros 556 unit, dan Kabupaten Tangerang 542 unit.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BBTN menjadi kontributor perbankan terbesar dalam penyaluran subsidi ini. Bank tersebut berhasil menyalurkan 10.759 unit rumah atau berkontribusi sebesar 54,55% dari total realisasi nasional.
Dari sisi organisasi pengembang, REI mencatatkan hasil penyaluran terbanyak dengan angka 8.272 unit rumah. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam upaya mengatasi backlog perumahan serta meningkatkan kualitas permukiman bagi masyarakat.
Baca Juga: BTN Salurkan KPR Rp555 Triliun, 74% untuk Rumah Subsidi
Pemerintah sebelumnya telah menambah kuota FLPP dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit rumah sepanjang tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyatakan adanya tambahan anggaran sebesar Rp16,4 triliun untuk mendukung perluasan kuota tersebut.
Total alokasi anggaran yang dikucurkan untuk mendukung target 350.000 unit rumah subsidi ini mencapai Rp35 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari dana eksisting sebesar Rp18 triliun dan tambahan dana segar guna memastikan program berjalan sesuai target.
