Jakarta, ERANASIONAL.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara soal informasi mengenai pembukaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 3 yang beredar di sejumlah platform media sosial dipastikan tidak benar atau hoak dan tidak bersumber dari pengumuman resmi lembaga tersebut
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) BGN, Rahman, menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum membuka tahapan rekrutmen PPPK Tahap 3.
“Perlu kami luruskan, BGN tidak pernah mengeluarkan pengumuman pembukaan PPPK Tahap 3 sebagaimana yang beredar. Informasi tersebut tidak benar dan bukan berasal dari kanal resmi kami,” ujar Rahman, Jakarta, Jumat (27/2).
Dia menjelaskan, setiap proses rekrutmen di lingkungan BGN selalu mengikuti mekanisme dan regulasi yang berlaku serta diumumkan secara terbuka melalui saluran komunikasi resmi lembaga. Masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh oleh unggahan yang mencatut nama BGN tanpa verifikasi.
Rahman juga mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan informasi rekrutmen palsu untuk kepentingan penipuan. “Kami tegaskan bahwa seluruh proses seleksi resmi pemerintah tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Jika ada pihak yang meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan rekrutmen BGN, itu dipastikan bukan bagian dari proses resmi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan bahwa klarifikasi ini penting untuk mencegah keresahan publik sekaligus menjaga kredibilitas institusi.
“Penyebaran informasi palsu dapat merugikan masyarakat dan mencoreng nama lembaga negara. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kembali,” kata Hida.
BGN berkomitmen menjaga transparansi dalam setiap kebijakan, termasuk dalam hal rekrutmen pegawai.
“Apabila di kemudian hari terdapat pembukaan formasi PPPK atau jenis rekrutmen lainnya, pengumuman akan disampaikan secara resmi melalui website dan akun media sosial terverifikasi milik BGN,”ujar dia.
BGN juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melawan hoaks dengan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi. Langkah ini penting untuk menciptakan ruang informasi publik yang sehat dan terpercaya.
