Impor Pikap dan Risiko Kebijakan ‘Big-Bang’ Era Prabowo

Beberapa bulan terakhir, kebijakan-kebijakan era Presiden Prabowo nyaris tak pernah lepas dari headline berita dan perbincangan publik. Beberapa waktu ini, sorotan publik salah satunya tertuju pada rencana dan sebagian realisasi impor masif kendaraan pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). 

Kontrak pengadaan 105 ribu pikap ini nilainya sangat fantastis, bernilai sekitar hampir Rp24,6 triliun. Agrinas mengklaim impor dapat “menghemat” hingga Rp46 triliun dibanding opsi tertentu. Mereka pun kabarnya sempat menemui produsen lokal, tapi merasa harga, volume, dan skema bisnisnya tak “ketemu”. 

Beberapa pihak termasuk berbagai ahli dan media menyayangkan bagaimana program pengadaan ini terkesan diputuskan dan dilaksanakan secara diam-diam. Kekecewaan ini mengindikasikan berbagai risiko kebijakan big-bang pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya KDMP dan impor pikapnya ini. 

Pada dasarnya, kebijakan publik tentu tak cukup dinilai dari niat baik dan klaim efisiensi di atas kertas. Karenanya, jika ditinjau lebih jeli, kebijakan impor ini punya berbagai “sambungan yang hilang” atau missing link—yang membuatnya memang layak disorot. 

Dalam konteks dampak makro, nilai impor ini harus dibilang “gila”. Jika nilai kontrak impor pikap tersebut dikonversi ke dalam dolar AS, nilainya berada di kisaran US$1,5-1,7 miliar, atau sekitar 0,6-0,8% dari total impor 2024 (sekitar US$235,2 miliar). Kenaikan impor hampir 1% dari satu buah keputusan yang diam-diam tentu pantas mendapat sorotan dan kritik publik. 

Selain itu, pada tataran tata kelola dan proses kebijakan, pengadaan yang kilat nan sembunyi-sembunyi ini nyatanya mengesampingkan konsultasi dengan pemangku-pemangku kepentingan kunci, termasuk khususnya, industri otomotif lokal. Buktinya, Gaikindo “mencak-mencak” menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan impor ini.

Pemerintah, dalam konteks ini Agrinas, jelas-jelas mengambil jalan pintas dan mengacuhkan skema-skema yang seharusnya dapat meningkatkan manfaat ekonomi bagi industri lokal, tenaga kerja, dan rantai pasok dalam negeri. 

Nyatanya, KDMP masih dalam tahap awal pertumbuhan (budding) dimana efektivitas dan efisiensinya belum teruji. Ini artinya, KDMP belum dapat menjadi justifikasi pengadaan fantastis tersebut. Daya ungkit (leverage) dan pengganda dampak (multiplier effect) ekonominya pun masih berada di level konsep. 

Lebih jauh lagi, kebijakan big-bang semacam ini berpotensi mengunci puluhan triliun rupiah dana negara pada program yang “berat aset” (asset-heavy program). Alih-alih sibuk berbisnis produktif, koperasi-koperasi bisa jadi malah disibukkan oleh urusan perawatan dan asuransi kendaraan. 

Kapasitas SDM di tiap KDMP pun masih terus mendapat kritik, misalnya apakah mereka dapat mengelola finansial koperasi secara efektif dan transparan. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, misalnya, dalam beberapa kesempatan mengingatkan risiko penyimpangan (fraud) akibat proses adaptasi kebijakan yang terburu-buru dan hampir pasti tidak efektif. 

Dalam konteks yang lebih global, kebijakan impor pikap berbahan bakar minyak fosil (BBM) ini juga berpotensi bertabrakan dengan komitmen hijau Indonesia. Program sebesar ini jelas berarti penambahan emisi dan memperdalam ketergantungan BBM . 

Sementara, pada saat yang sama, Indonesia sedang gencar menegaskan transisi energi dan pengurangan emisi. Alhasil, hijau di dokumen, tetapi kelabu di pengadaan yang skalanya raksasa.

Secara politik, kontestasi politik internal menunjukkan isu ini juga tak sepi masalah. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad secara terang-terangan meminta agar impor ini ditunda. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun menyampaikan keberatannya. 

Agrinas pun segera merespons, memastikan akan “manut” keputusan pimpinan sebab pengambilan keputusan masih cair dan membuka ruang tarik-menarik. Akan tetapi, di tengah desakan pemimpin negara untuk menunda program ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kementeriannya siap untuk menyicil pendanaan program ini sebesar Rp40 trilliun selama setidaknya enam tahun ke depan. 

Jika di level elite politik muncul disharmoni, sorotan publik pada program impor ini menjadi sangat relevan. Maka patut diduga, Agrinas sepertinya belum punya asesmen atau penilaian yang teliti dan matang atau due diligence terkait hal-hal inti seperti skema dan risiko pembiayaan, desain komunikasinya, dan koordinasi politiknya.

Akhirnya, pemerintahan Presiden Prabowo perlu terus menata ulang manajemen kebijakan-kebijakan besar, tanpa harus meninggalkan tujuan mulianya. Wa bil khusus, KDMP dan impor pikapnya. 

Pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan piloting dan evaluasi secara bertahap, dari level desa, kota, provinsi, sebelum ekspansi nasional. Tanpa pengelolaan kebijakan yang lebih hati-hati, kebijakan big-bang seperti KDMP ini dapat menciptakan risiko fiskal dan kegagalan tata kelola yang serius. 

Sebagai catatan tambahan, jika dilihat pada konteks lebih luas, sebenarnya ada harga kesempatan (opportunity cost) yang harus dibayar mahal ketika ruang fiskal terhimpit kebijakan impor ini. Boleh jadi, Indonesia kehilangan kesempatan membiayai prioritas strategis lain seperti riset, inovasi, dan pembangunan SDM. 

Misalnya, jika dana sebesar itu diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan guru, pendanaan dan kerjasama riset, dan semacamnya, tentu publik termasuk para ahli akan meresponsnya dengan lebih positif. 

Tak ada yang ingin melihat kebijakan-kebijakan Pemerintah berujung kegagalan. Kritik-kritik seperti di tulisan ini adalah bentuk kepedulian publik dan optimisme untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Niat baik Pemerintah meng-gas-pol realisasi KDMP adalah mulia. Namun demikian, dalam konteks implementasi, jika memang berisiko, kita berharap Presiden Prabowo turun tangan langsung meninjau ulang dan memperbaikinya.