jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Dr Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan dukungan terhadap program Komando Cadangan (Komcad) yang saat ini menyasar aparatur sipil negara (ASN).
“Sejauh program tersebut (Komcad, red) dimaksudkan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan kedisiplinan, saya mendukung upaya Menhan Sjafrie Sjamsoeddin tersebut,” ujar Doli Kurnia dalam keterangannya di Medan, Jumat (27/2/2026).
BACA JUGA: TNI AD Siap Gelar Pelatihan Komcad untuk ASN, Jenderal Maruli: Fasilitas Kami Lengkap
Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu untuk menanggapi pemerintah yang berencana melanjutkan program Komando Cadangan (Komcad), yang kini menyasar para ASN.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebutkan terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan undang-undang.
BACA JUGA: TB Hasanuddin Ingatkan Pemerintah, Komcad ASN Harus Berlandaskan Sukarela
Dengan kata lain tidak seluruh ASN itu bisa menjadi Komcad.
“Ada persyaratan-persyaratan di dalam undang-undang, bahkan dari Kementerian Pertahanan pun ada kuota-kuotanya. Jadi, tidak semuanya. Ada persyaratannya," ujar Rini di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
BACA JUGA: Menhan Sjafrie: 4.000 ASN di Jakarta Bakal Jadi Komcad
Terkait hal itu, Doli Kurnia berupaya melihat dari perspektif pentingnya bangsa kita membangun kedisiplinan dan peningkatan rasa cinta tanah air dan nasionalisme.
Sebab, kata dia, untuk melanjutkan percepatan pembangunan, kita memerlukan lompatan-lompatan untuk menjadi negara maju, persoalan mendasar seperti terbentuknya karakter ke-Indonesia-an yang kuat dengan tingkat kedisiplinan tinggi menjadi variabel kunci.
Lebih lanjut, Doli Kurnia menegaskan dirinya sangat setuju terhadap program tersebut sejauh berorientasi kepada dua hal tersebut, memperkuat rasa nasionalsme dan kedisiplinan.
Bahkan, tambah Doli, Komcad seharusnya bukan hanya untuk ASN, melainkan seluruh warga negara yang memenuhi syarat.
“Jangankan untuk ASN, program itu justru perlu bagi seluruh elemen masyarakat. Saya menganalisis, dengan situasi lemahnya disiplin nasional dan mulai tergerusnya rasa nasionalisme kita, mungkin perlu adanya program wajib militer seperti yang dilakukan oleh beberapa negara kuat di dunia saat ini, seperti Jepang dan Korea.”
Namun, Presidium KAHMI itu mewanti-wanti agar Komcad bukan untuk memiliterkan sipil, apalagi mengaburkan batas sipil-militer.
Lebih jauh Doli berharap program ini dapat memperkuat karakter masyarakat untuk menghadapi segala tantangan dan masalah, terutama masalah-masalah sosial, seperti narkoba, perilaku asusila, dan lain-lain.
Sebagaimana diketahui, keikutsertaan ASN dalam Komcad telah diatur melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komcad dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara.
Data Kementerian Pertahanan menyatakan, sebanyak 4.000 ASN kementerian/lembaga di Jakarta akan diikutsertakan sebagai Komcad.
ASN yang disasar berusia sekitar 18 hingga 35 tahun.
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menyebut pendidikan dasar kemungkinan dilaksanakan pada April 2026.
Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan TNI AD siap memfasilitasi pendidikan tersebut.(fri/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
