Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan progres pengembangan indusri karbon nasional sudah berada di jalur yang tepat atau 'on the right track'.
Hal ini dikatakan Eddy setelah menghadiri dan memberikan masukan pada Rakor Terbatas Komite Pengarah (Komrah) Ekonomi Karbon, yang dipimpin langsung Menko Pangan, Zulkifli Hasan, Jumat, (27/2) di Jakarta.
"Pertemuan Komrah hari ini sangat penting karena yang sedang kita bangun bukan hanya mekanisme perdagangan karbon, tetapi fondasi ekonomi karbon Indonesia yang akan menentukan arah dan daya saing nasional di masa depan," ujar Eddy dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2026).
"Kami sungguh mengapresiasi kepemimpinan Pak Menko Pangan yang langsung 'berlari kencang' menindak lanjuti Perpres 110 tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon dengan menkoordinasikan segenap kementerian dan lembaga dan mengurai berbagai hambatan di dalam proses pembentukan sektor ekonomi karbon," lanjutnya.
Lebih lanjut, Eddy mengatakan saat ini sudah banyak proyek karbon yang bersiap untuk diluncurkan. Namun prosesnya menunggu pembentukan ekosistem perdagangan karbon yang saat ini sedang dikoordinasikan.
"Para pemangku kebijakan di antaranya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan OJK saat ini terus mempersiapkan sistem pencatatan yang dikenal dengan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK)," jelas Eddy.
Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan dari perspektif kebijakan publik dan investasi, fase persiapan ini harus dipandang sebagai fase menjaga momentum. Banyak proyek karbon telah memulai persiapan teknis, finansial, dan kelembagaan.
Oleh karena itu, lanjut Eddy, yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian bahwa proyek-proyek tersebut memiliki jalur yang jelas menuju monetisasi karbon dan integrasi ke dalam sistem nasional.
"Kita harus memberi sinyal kuat kepada investor bahwa Indonesia serius membangun 'low carbon economy', sekaligus memberi ruang bagi industri domestik untuk melakukan dekarbonisasi secara bertahap dan terukur agar tetap kompetitif di pasar global yang semakin rendah karbon," ungkapnya.
Mengenai progres pengembangan SRUK, Eddy menegaskan bahwa ini bukan sekadar sistem pencatatan, tetapi fondasi kepercayaan pasar. Menurutnya, ekonomi karbon bertumpu pada integritas data, transparansi, dan keterlacakan.
"Oleh karena itu, SRUK harus mampu menjamin transparansi sekaligus mentaati standar internasional, sehingga kredibilitas pasar karbon Indonesia diakui secara global," ungkap Eddy.
"Lebih dari itu semua, sistem ini perlu dibangun dengan tata kelola yang kuat, keamanan yang andal, serta kesiapan untuk berinteraksi dengan ekosistem internasional. Kepercayaan terhadap sistem akan menentukan kepercayaan terhadap pasar," lanjutnya.
"Saya optimis melalui kekompakan yang terjalin dari segenap pemangku kebijakan lintas kementrian dan lembaga di bawah kepemimpinan Menko Pangan, Indonesia akan memiliki industri karbon yang kuat dan kredibel, yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi bagi negara dari udara yang bersih dan hutan yang sehat," pungkasnya.
(akd/ega)
