- Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan mengunjungi Teheran untuk mendamaikan konflik Iran dengan Amerika Serikat serta Israel.
- Konflik meningkat setelah serangan agresi AS dan Israel ke Iran, dibalas serangan balasan Iran ke pangkalan militer AS pada Sabtu (28/2/2026).
- Pemerintah Indonesia mendesak penghentian senjata, memilih perundingan, sambil memprioritaskan pengamanan seluruh WNI di zona konflik.
Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto dinyatakan siap ke Teheran, untuk mendamaikan perang antara Iran dengan Amerika Serikat serta Israel.
Pernyataan kesiapan Prabowo itu dilansir Kementerian Luar Negeri RI, setelah Israel dan AS melakukan serangan agresi ke banyak daerah di Iran, Sabtu (28/2/2026) pagi.
Langkah ofensif yang melanggar kedaulatan nasional Iran tersebut tidak dibiarkan begitu saja.
Teheran segera memberikan respons militer yang setimpal. Berdasarkan laporan terkini, Iran melakukan serangan balasan dengan menggempur empat titik pangkalan militer milik AS dan sekutunya yang tersebar di wilayah strategis sekitar.
Aksi saling balas ini memicu kekhawatiran akan pecahnya perang terbuka yang lebih luas (all-out war) yang dapat menyeret kekuatan dunia lainnya.
"Indonesia sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah," tulis pernyataan resmi Kemlu RI melalui saluran komunikasi digital mereka.
Pemerintah Indonesia menegaskan, penggunaan kekuatan militer bukanlah solusi bagi perselisihan politik.
Dalam pernyataannya, Kemlu mendesak agar seluruh aktor yang terlibat dalam konflik ini untuk menahan diri guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa dari warga sipil.
Kemlu meminta agar seluruh pihak yang berseteru segera menghentikan kontak senjata dan memilih jalur perundingan.
Baca Juga: Fakta Tersembunyi Iran Dikeroyok AS dan Israel: Benarkah Cuma karena Isu Kepemilikan Nuklir?
Selain itu, Indonesia juga mengingatkan pentingnya menjaga batasan teritorial dan kedaulatan setiap bangsa guna menghindari kehancuran yang lebih luas.
Pelanggaran kedaulatan dianggap sebagai pemicu utama yang merusak tatanan hukum internasional yang selama ini dijaga.
Tawaran Diplomasi: Presiden Prabowo Siap ke Teheran
Di tengah kebuntuan diplomasi global, Indonesia mencoba mengambil peran strategis sebagai "bridge builder" atau jembatan perdamaian.
Posisi Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif menjadikannya salah satu negara yang memiliki kredibilitas untuk berkomunikasi dengan kedua belah pihak yang bertikai.
"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif. Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," lanjut bunyi pernyataan resmi Kemlu RI.
Keamanan WNI
Selain fokus pada upaya diplomasi internasional, pemerintah Indonesia juga bergerak cepat dalam memastikan keamanan warga negaranya yang berada di zona konflik.
Wilayah Timur Tengah merupakan rumah bagi ribuan WNI, mulai dari pekerja migran, mahasiswa, hingga staf diplomatik. Perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berada di zona merah kini menjadi perhatian prioritas bagi pemerintah.
Kementerian Luar Negeri bersama seluruh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di kawasan terdampak telah mengaktifkan protokol darurat.
Pemantauan dilakukan selama 24 jam penuh untuk memastikan setiap individu mendapatkan informasi terkini mengenai jalur evakuasi dan titik aman.
"WNI di wilayah terdampak diimbau tetap tenang, waspada, mengikuti arahan otoritas setempat, dan menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat," tutup pernyataan tertulis Kemlu RI dalam menyikapi konflik terkini di Timur Tengah.
