Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Jakarta
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menargetkan seluruh pengungsi yang masih tinggal di tenda darurat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat direlokasi ke hunian yang lebih layak sebelum Idulfitri 2026.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Tito Karnavian mengatakan percepatan relokasi menjadi fokus utama dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ia menjelaskan, jumlah pengungsi terus menurun signifikan dibandingkan masa awal bencana. Dari lebih dari dua juta warga terdampak, per 27 Februari 2026 tercatat tersisa 11.307 jiwa yang masih berada di tenda pengungsian.
Sebagian besar berada di Provinsi Aceh sebanyak 10.394 jiwa, sementara di Sumatera Utara tersisa 913 jiwa. Adapun di Sumatera Barat, seluruh pengungsi telah meninggalkan tenda darurat.
“Kita harapkan secepat mungkin bisa menyelesaikan sebelum Idulfitri. Kalau bisa sebelum Idulfitri semua tidak ada di tenda, tetapi di huntara atau menerima dana tunggu hunian yang diberikan,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Sabtu, 28 Februari 2026.
Untuk mendukung percepatan relokasi, Satgas PRR mendorong pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta penyaluran dana tunggu hunian.
Berdasarkan data per 27 Februari 2026, target pembangunan huntara di tiga provinsi mencapai 18.253 unit, dengan realisasi 10.498 unit atau sekitar 57 persen.
Sementara itu, pembangunan huntap mulai berjalan. Sebanyak 1.363 unit dari target 36.669 unit kini dalam proses pembangunan. Di Sumatera Barat, enam unit huntap tercatat telah selesai.
Penyaluran bantuan perbaikan rumah rusak juga dilakukan bertahap. Dari lebih 73.000 unit rumah yang teridentifikasi mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat, proses verifikasi serta pencairan bantuan terus dipercepat agar masyarakat dapat memperbaiki rumah secara mandiri.
Satgas PRR memastikan koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah berjalan intensif.
Dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai krusial untuk mempercepat penyelesaian hunian.
Editor: Redaksi TVRINews
