Jakarta (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan kerja sama strategis di bidang pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL), serta penyelenggaraan jaminan produk halal.
"Langkah kolaborasi ini merupakan tonggak penting dalam upaya mengoptimalkan potensi zakat dari sektor aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan di instansi pemerintah. Kami sangat mengapresiasi komitmen BPJPH yang tidak hanya berfokus pada ekosistem halal, tetapi juga menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi melalui integrasi sistem pengumpulan ZIS yang terstruktur bersama Baznas," kata Ketua Baznas RI Noor Achmad melalui keterangan di Jakarta, Ahad.
Noor juga menyoroti kehadiran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di kantor BPJPH yang diharapkan dapat mempermudah para pegawai dalam menunaikan kewajiban berzakat.
Menurut dia, sinergi antara sertifikasi halal dan pengelolaan zakat ini akan menciptakan keberkahan yang bisa membantu mengentaskan kemiskinan.
"Dengan terbentuknya UPZ di BPJPH, kita memperluas jangkauan manfaat zakat bagi para mustahik di seluruh Indonesia. sinergi antara sertifikasi halal dan pengelolaan zakat ini akan menciptakan keberkahan ganda. Ekonomi syariah dan keadilan sosial dapat berjalan beriringan untuk mengentaskan kemiskinan," ujar Noor Achmad.
Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hassan menegaskan komitmen penuh instansinya untuk menggerakkan seluruh ekosistem halal di Indonesia agar berkontribusi nyata melalui instrumen filantropi Islam.
Gerakan ini rencananya akan melibatkan jaringan luas BPJPH yang tersebar di seluruh daerah, mulai dari auditor halal, penyelia, hingga ratusan ribu Pendamping Proses Produk Halal (P3H).
Haikal memastikan BPJPH berupaya memastikan bahwa kekuatan ekonomi dari sektor halal berbanding lurus dengan penguatan jaring pengaman sosial melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, melalui integrasi sistem dengan UPZ Baznas,
"Ratusan ribu pendamping, puluhan ribu auditor, penyelia, Satgas, bahkan UPT di seluruh Indonesia. Kita akan mengeluarkan zakat untuk menguatkan Indonesia; bukan cuma zakat, tapi sedekah, infak, dan wakaf juga. Saya akan mempelopori gerakan ini yang nanti dilanjutkan bersama jajaran untuk membayar zakat di sini (UPZ), dan nama saya menjadi nomor satu yang mendaftar," tutur Haikal Hassan.
Baca juga: Baznas RI-Lazisnu perkuat pemberdayaan UMKM mustahik di empat provinsi
Baca juga: Baznas bangun meunasah darurat untuk ibadah warga di Pidie Jaya
"Langkah kolaborasi ini merupakan tonggak penting dalam upaya mengoptimalkan potensi zakat dari sektor aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan di instansi pemerintah. Kami sangat mengapresiasi komitmen BPJPH yang tidak hanya berfokus pada ekosistem halal, tetapi juga menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi melalui integrasi sistem pengumpulan ZIS yang terstruktur bersama Baznas," kata Ketua Baznas RI Noor Achmad melalui keterangan di Jakarta, Ahad.
Noor juga menyoroti kehadiran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di kantor BPJPH yang diharapkan dapat mempermudah para pegawai dalam menunaikan kewajiban berzakat.
Menurut dia, sinergi antara sertifikasi halal dan pengelolaan zakat ini akan menciptakan keberkahan yang bisa membantu mengentaskan kemiskinan.
"Dengan terbentuknya UPZ di BPJPH, kita memperluas jangkauan manfaat zakat bagi para mustahik di seluruh Indonesia. sinergi antara sertifikasi halal dan pengelolaan zakat ini akan menciptakan keberkahan ganda. Ekonomi syariah dan keadilan sosial dapat berjalan beriringan untuk mengentaskan kemiskinan," ujar Noor Achmad.
Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hassan menegaskan komitmen penuh instansinya untuk menggerakkan seluruh ekosistem halal di Indonesia agar berkontribusi nyata melalui instrumen filantropi Islam.
Gerakan ini rencananya akan melibatkan jaringan luas BPJPH yang tersebar di seluruh daerah, mulai dari auditor halal, penyelia, hingga ratusan ribu Pendamping Proses Produk Halal (P3H).
Haikal memastikan BPJPH berupaya memastikan bahwa kekuatan ekonomi dari sektor halal berbanding lurus dengan penguatan jaring pengaman sosial melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, melalui integrasi sistem dengan UPZ Baznas,
"Ratusan ribu pendamping, puluhan ribu auditor, penyelia, Satgas, bahkan UPT di seluruh Indonesia. Kita akan mengeluarkan zakat untuk menguatkan Indonesia; bukan cuma zakat, tapi sedekah, infak, dan wakaf juga. Saya akan mempelopori gerakan ini yang nanti dilanjutkan bersama jajaran untuk membayar zakat di sini (UPZ), dan nama saya menjadi nomor satu yang mendaftar," tutur Haikal Hassan.
Baca juga: Baznas RI-Lazisnu perkuat pemberdayaan UMKM mustahik di empat provinsi
Baca juga: Baznas bangun meunasah darurat untuk ibadah warga di Pidie Jaya
