M. Febriyanto Firman Wijaya, Direktur Pusat Studi Moderasi Agama dan Sosial Budaya Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) menilai, kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga menyentuh isu kedaulatan pangan dan integritas religius masyarakat Indonesia.
Masuknya kuota daging sapi dan babi dari Amerika Serikat (AS) menurutnya, bukan sekadar persoalan pemenuhan stok, tapi berkaitan dengan sensitivitas sosial dan keagamaan masyarakat.
Dia menegaskan, konsep halal di Indonesia telah berkembang dari kewajiban teologis individu menjadi identitas kolektif dan standar keamanan publik.
“Ketika muncul narasi pelonggaran sertifikasi demi kelancaran dagang, terjadi benturan antara pragmatisme ekonomi dan sakralitas konsumsi,” katanya, Minggu (1/3/2026).
Febriyanto melanjutkan, negara tidak seharusnya memandang label halal hanya sebagai hambatan administratif, karena bagi masyarakat Indonesia, kejelasan asal-usul makanan merupakan bentuk ketenangan batin.
“Jika pengawasan melemah demi efisiensi, hal itu berpotensi mengurangi nilai-nilai yang dianut masyarakat,” imbuhnya.
Pria yang akrab disapa Riyan juga menyoroti rencana impor daging babi sebanyak 3.000 ton per tahun. Meski secara kuantitas dinilai kecil, menurutnya kebijakan tersebut memiliki dampak simbolik yang besar di tengah budaya makan masyarakat yang sensitif terhadap isu najis dan kontaminasi.
“Kekhawatiran masyarakat akan kontaminasi silang di pasar tradisional atau rumah potong hewan bukan sekadar ketakutan irasional. Ini adalah cerminan dari kurangnya kepercayaan terhadap sistem pengawasan rantai pasok kita,” ucapnya.
Selain aspek halal, dia mengingatkan pentingnya memperhatikan konsep thayyib, yang tidak hanya menyangkut kehalalan, tetapi juga kualitas dan kebaikan produk.
Lalu, Riyan mempertanyakan apakah daging impor yang diproduksi secara industrial, dibekukan dalam waktu lama, dan menempuh perjalanan jauh masih memenuhi kriteria thayyib bagi masyarakat yang terbiasa mengonsumsi daging segar.
Lebih lanjut, Riyan menilai ada perbedaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat. Di tingkat elite, keberhasilan diplomasi diukur dari penurunan tarif ekspor, sementara di tingkat akar rumput, keberhasilan negara diukur dari keamanan pangan yang dikonsumsi keluarga.
Dia mengingatkan, tanpa komunikasi yang transparan dan empatik, kebijakan itu berpotensi memicu polarisasi sosial. Selain itu, ketergantungan pada impor daging juga dinilai dapat memengaruhi kemandirian pangan nasional serta berdampak pada peternak lokal.
Sebagai solusi, Riyan mendorong pemerintah memperkuat sistem pengawasan, termasuk penerapan sistem pelacakan digital dan penguatan laboratorium halal di setiap pintu masuk impor.
Dia menegaskan, negara tidak hanya berperan sebagai negosiator perdagangan, tetapi juga sebagai penjaga nilai moral dan budaya masyarakat.
“Kedaulatan bangsa tidak hanya diukur dari nilai tukar Rupiah, tetapi dari seberapa berdaulat rakyatnya dalam menentukan apa yang masuk ke dalam tubuh mereka,” pungkasnya.(ris/bil/rid)
