Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah menemukan makanan tidak layak konsumsi, mulai dari roti berjamur, buah busuk dan berbelatung, lauk basi, hingga telur mentah atau busuk. Penghentian dilakukan hingga hari ke-9 evaluasi nasional Februari 2026 sebagai bagian dari pengendalian mutu pangan.
Data Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN per 28 Februari 2026 pukul 11.20 WIB mencatat, 47 temuan tersebut tersebar di tiga wilayah kerja. Wilayah II menjadi penyumbang kasus terbanyak dengan 30 kejadian, disusul Wilayah III sebanyak 12 kejadian, dan Wilayah I sebanyak 5 kejadian.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan, langkah penghentian sementara dilakukan tanpa kompromi setiap kali ditemukan pelanggaran standar pangan dalam program MBG.
“Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ujar Nanik dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (1/3/2026).
Menurut Nanik, keputusan suspend diambil setelah verifikasi lapangan dan laporan berjenjang dari tim pengawasan wilayah. Evaluasi tidak hanya menyasar produk makanan, tetapi juga manajemen dapur, rantai distribusi, serta prosedur kontrol kualitas yang diterapkan oleh masing-masing SPPG.
“Program MBG menyangkut kesehatan anak-anak dan kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi. Karena itu, pengawasan kami lakukan secara ketat dan transparan,” tegasnya.
BGN mencatat, sebagian makanan yang terindikasi tidak layak konsumsi telah ditarik sebelum dikonsumsi siswa. Meski demikian, lembaga tetap menjatuhkan sanksi administratif kepada pengelola SPPG sebagai bentuk penegakan standar dan upaya pembenahan sistemik.
Baca Juga: Mahfud Ungkap Pengelolaan MBG Sewenang-wenang Bisa Langgar HAM
Baca Juga: Anggaran MBG Naik Tajam, Tata Kelola MBG Harus Dibenahi
Baca Juga: PDIP Sebut Rp223,5 Triliun Anggaran MBG Diambil dari Pos Pendidikan APBN
Langkah ini, menurut BGN, dimaksudkan untuk memastikan seluruh penyelenggara MBG mematuhi standar mutu dan keamanan pangan yang telah ditetapkan. Penghentian sementara dinilai sebagai instrumen korektif agar kejadian serupa tidak berulang.
“SPPG yang disuspend dapat kembali beroperasi setelah seluruh rekomendasi perbaikan dipenuhi dan dinyatakan lolos verifikasi ulang. Kami ingin memastikan kualitas benar-benar terjaga sebelum layanan dibuka kembali,” tutup Nanik.
