Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menyoroti langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia di tengah eskalasi krisis Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu serangan balasan di kawasan tersebut.
Dalam keterangan pers di kediaman pribadinya di Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026), JK menegaskan bahwa meskipun Indonesia secara geografis berjarak jauh dari pusat konflik, dampak tidak langsung tetap perlu diwaspadai, termasuk potensi kenaikan harga minyak dunia.
“Iya, tentu karena ini di Timur Tengah,” ujar JK saat ditanya mengenai kemungkinan dampak terhadap harga energi dan ekonomi nasional," katanya, Minggu (1/3/2026).
JK menilai konflik di Timur Tengah hampir selalu berimbas pada fluktuasi harga minyak global, mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu pusat produksi energi dunia.
Kenaikan harga minyak, menurutnya, dapat berdampak pada inflasi, biaya logistik, serta stabilitas ekonomi dalam negeri.
Namun di luar faktor ekonomi, JK justru lebih menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional agar Indonesia tidak ikut terjerumus dalam situasi konflik seperti yang terjadi di banyak negara lain.
Baca Juga
- Suasana Tenang Kota Amman Yordania Sehari Jelang AS-Israel Serang Iran
- Cerita Pekerja Migran Bali Gagal ke Turki Gara-Gara Perang AS-Israel vs Iran
- Maskapai China Batalkan Penerbangan Imbas Perang Iran vs AS-Israel
Jaga Stabilitas dan Hindari Ketidakadilan
Dia mengungkapkan keprihatinan atas kondisi sejumlah negara mayoritas Muslim yang dilanda konflik berkepanjangan, mulai dari Pakistan dan Afghanistan, Yaman dan Arab Saudi, hingga Suriah.
Dalam pandangannya, banyak konflik tersebut dipicu oleh ketidakseimbangan dan ketidakadilan di dalam negeri masing-masing.
“Kita bersyukur Indonesia ini aman dibanding negara Islam yang lain. Karena itu kita harus menjaga itu, jangan terjadi di antara kita,” kata JK.
Menurutnya, stabilitas Indonesia harus dirawat melalui pemerintahan yang adil, kebijakan yang berpihak pada masyarakat, serta upaya menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Ia menilai ketidakadilan dan ketimpangan dapat menjadi bibit konflik di suatu bangsa.
“Nah, hal-hal inilah yang bisa menyebabkan masalah di satu bangsa, adanya ketidakadilan, adanya ketidakseimbangan,” ujarnya.
Pemerintah Diminta Prioritaskan Kesejahteraan
JK menegaskan bahwa di tengah krisis global, kekuatan utama Indonesia bukan hanya pada kebijakan luar negeri, tetapi juga pada kemampuan menjaga stabilitas, persatuan, dan rasa keadilan di dalam negeri.
JK berharap pemerintah Indonesia terus menjalankan roda pemerintahan dengan prinsip keadilan dan kedamaian, serta memberikan prioritas pada kesejahteraan rakyat agar Indonesia tetap stabil di tengah gejolak global.
“Kita harap Indonesia, khususnya pemerintah, menjalankan pemerintahan yang adil dan memberikan prioritas kepada masyarakat supaya jangan terjadi seperti di negara lain,” tandas JK.
