REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA, – Nilai Barang Milik Negara (BMN) di Papua per Januari 2026 mencapai Rp82,49 triliun, yang didominasi oleh aset infrastruktur seperti jalan dan jaringan irigasi. Hal ini diungkapkan oleh Badrud Duja, Kepala Bidang Kepatuhan Hukum dan Informasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Papua, Minggu (tanggal).
Kepada media di Jayapura, Badrud menyatakan bahwa nilai infrastruktur tersebut menjadi porsi terbesar dari total BMN yang dikelola pemerintah pusat di Tanah Papua. “Komposisi BMN di Papua saat ini paling besar berasal dari aset jalan dan jaringan irigasi sebesar Rp82,49 triliun yang menunjukkan fokus pembangunan pemerintah masih pada penguatan infrastruktur dasar,” jelasnya.
Selain aset infrastruktur, BMN di Papua juga didominasi oleh tanah senilai Rp41,61 triliun, peralatan dan mesin sebesar Rp21,75 triliun, serta gedung dan bangunan senilai Rp17,61 triliun. Badrud menambahkan, konstruksi dalam pengerjaan tercatat Rp2,96 triliun dan aset tetap lainnya Rp0,08 triliun.
Menurut Badrud, nilai besar aset infrastruktur ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong konektivitas antar wilayah serta membuka akses ekonomi dan pelayanan publik di Papua. “Pengelolaan BMN ini dilakukan secara tertib administrasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna memastikan aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal dan akuntabel,” ujarnya.
Total nilai BMN regional Papua hingga awal 2026 mencapai Rp167,28 triliun, yang tersebar pada berbagai jenis aset. “Hingga Januari 2026, total underlying asset di Regional Papua mencapai Rp19,60 triliun atau 11,72 persen dari total nilai BMN, dengan jumlah 72 aset yang dimanfaatkan untuk mendukung proyek strategis pemerintah,” tambahnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;} Konten ini diolah dengan bantuan AI.
