Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump Presiden Amerika Serikat (AS) banjir kritikan dari dalam negeri, di tengah serangan brutal AS bersama Israel terhadap Iran.
Salah satu kritikan disampaikan Vinsensio Dugis Pakar Hubungan Internasional Universitas Airlangga (Unair) yang menilai langkah diplomasi tersebut sebagai kekeliruan strategis dan jebakan AS, yang kini justru menjadi beban politik bagi Pemerintah Indonesia.
Dugis secara gamblang menyebut, pembentukan BoP bukan sekadar institusi perdamaian biasa, melainkan instrumen politik yang dirancang untuk kepentingan domestik dan posisi tawar Amerika Serikat di kancah global.
“Bagi saya BOP ini adalah sebuah jebakan luar biasa yang dibangun oleh Amerika Serikat di bawah Donald Trump untuk banyak negara. Instrumen Amerika Serikat yang dibangun oleh Donald Trump untuk menaikkan kembali leverage Amerika Serikat sebagai negara besar yang selama ini sebetulnya sudah mau menurun,” ungkap Dugis saat on air di program Wawasan Suara Surabaya, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, Indonesia gagal melakukan kalkulasi matang di tingkat awal mengenai risiko masuk ke dalam organisasi tersebut.
Dia menilai, posisi Indonesia saat ini sangat riskan, terutama di tengah eskalasi serangan AS dan Israel terhadap Iran yang dianggap sangat kontradiktif dengan nama Board of Peace.
Selain masalah diplomasi, Kaprodi Magister Hubungan Internasional Unair itu juga menyoroti beban finansial yang mungkin timbul dari keanggotaan itu.
Di tengah banyaknya pekerjaan rumah (PR) domestik yang membutuhkan pendanaan besar, kontribusi untuk institusi internasional seperti BOP dianggap tidak taktis.
“Keliru sebetulnya kita masuk itu, karena lebih banyak resikonya masuk kepada BOP daripada kemudian tidak masuk. Banyak orang sudah mempertanyakan termasuk orang-orang seperti saya, duitnya itu nanti dari mana yang mau kita kontribusikan? Sementara kita masih punya PR domestik yang luar biasa,” tegasnya.
Sementara, saat menanggapi pernyataan Kementerian Luar Negeri RI yang menyebut Prabowo Subianto Presiden siap menjadi mediator dalam konflik di Timur Tengah, Dugis memandang tawaran tersebut tidak realistis.
Dia menilai posisi Indonesia tidak cukup kuat untuk menengahi negara sebesar AS yang sedang melakukan invasi.
“Menurut saya itu gimik saja sangat tidak realistis. Karena dalam situasi yang sulit, saya di awal tidak melihat alasan yang clear Amerika Serikat dan Israel melakukan invasi itu. Hampir tidak mungkin dalam sejarah Amerika Serikat sebagai negara yang melakukan invasi itu menerima tawaran negara lain sebagai mediator. Apalagi hubungan kita dengan Iran tidak terlalu dekat,” katanya.
Lebih lanjut, Dugis menekankan, keluar secara eksplisit dari BoP akan menimbulkan persoalan diplomatik baru. Namun, tetap aktif di dalamnya hanya akan memperpanjang beban politik Indonesia di mata dunia internasional.
“Menyatakan keluar dan tetap di sana pun sama-sama sama-sama, istilahnya menyulitkan pihak kita. Karena itu yang paling mungkin seperti saya katakan tadi ya sudah diam saja di sana begitu, tidak usah melakukan sesuatu dan lebih memperhatikan hal-hal urgen yang di diperlukan saat ini,” paparnya.
Mengingat posisi Indonesia yang sudah terlanjur bergabung, Dugis menyarankan Pemerintah tidak terlalu ambisius untuk menonjolkan diri di dalam BOP.
Dia mendorong Indonesia lebih mengutamakan “diplomasi senyap” ketimbang pengumuman inisiatif yang terburu-buru.
“Diam-diam saja mengurus yang lain dan beri perhatian ke urusan Palestina dengan cara yang lain,” pungkasnya.(bil/rid)
