JAKARTA, KOMPAS.com — Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) Jakarta Selatan akan menyegel lapangan padel Fourthwall yang berlokasi di kawasan Cilandak. Penyegelan dijadwalkan berlangsung pada Selasa (3/3/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
Kepala Suku Dinas Citata Jakarta Selatan Andy Lazuardy menegaskan, tindakan tersebut dilakukan karena bangunan belum memiliki PBG.
“Iya (penyegelan) besok sekitar jam 10.00 WIB,” kata Andy kepada Kompas.com, Senin (2/3/2026).
Baca juga: Satpol PP Akan Bongkar Padel Tak Berizin di Cilandak, Tunggu Rekomendasi Citata
Menurut Andy, kepemilikan PBG merupakan syarat wajib sebelum bangunan dapat digunakan secara operasional. Tanpa dokumen tersebut, bangunan dinilai belum memenuhi ketentuan administrasi tata bangunan yang berlaku.
Perwakilan manajemen Fourthwall, Fajar Edi Putra, mengakui pihaknya belum mengantongi PBG. Namun, ia menyatakan bahwa pengajuan izin telah dilakukan sejak Agustus 2025, sebelum pembangunan lapangan dimulai.
“Jadi izin PBG kami ini sebenarnya juga kami sudah diajukan dari bulan Agustus. Nah cuma memang update-nya terakhir itu memang sampai saat ini kami terus terang belum diterbitkan lah,” tutur Fajar, Selasa (24/2/2026).
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang mengenai alasan belum diterbitkannya izin tersebut.
Dikeluhkan wargaSelain masalah perizinan, keberadaan lapangan padel tersebut juga memicu keluhan warga sekitar. Aktivitas permainan disebut menimbulkan kebisingan yang mengganggu, terutama dari pantulan bola ke raket dan dinding berbahan polikarbonat, serta teriakan pemain.
Suara tersebut, menurut warga, terdengar hingga ke dalam rumah dan memengaruhi kualitas tidur serta kenyamanan bekerja dari rumah.
Baca juga: Nasib Padel Cilandak yang Tak Berizin di Ambang Pembongkaran...
“Itu terdengar sampai ke rumah kami. Dan itu mengganggu, ya terutama tidur, saat kerja di rumah, apalagi istri saya seringnya bekerja di rumah kan. Mengganggu anak saya, dan itu mengubah pola hidup kita menjadi lebih tidak sehat,” tutur warga terdampak, Idham, saat ditemui di kediamannya, Rabu.
Idham menyebutkan, dalam sepekan dirinya dan warga lain bisa melayangkan hingga tiga laporan terkait kebisingan tersebut. Namun, ia menilai laporan itu tidak mendapat respons memadai.
Ia juga telah mendatangi pengelola untuk meminta pemasangan peredam suara pada dinding lapangan atau penghentian sementara operasional hingga solusi diterapkan. Namun, permintaan itu ditolak.
“Waktu itu kami meminta tolong dipasangkan peredam. Sampai ada peredam, tolong jangan beroperasi dulu. Itu dua hal itu yang kita minta. Dan pengelola menolak. Karena secara bisnis tentu tidak menguntungkan,” ungkap dia.
Merasa tak mendapat solusi, Idham kemudian mengunggah keluhannya melalui media sosial. Unggahan tersebut akhirnya menarik perhatian pemerintah daerah dan berujung pada rencana penyegelan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
